Eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap

Ntvnews.id, Manilla - Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte ditangkap oleh polisi setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait "perang melawan narkoba" yang mematikan.

Pria berusia 79 tahun itu diamankan oleh pihak berwenang tak lama setelah mendarat di Bandara Manila dari Hong Kong.

Dikutip dari BBC, Selasa 11 Maret 2025, Duterte tidak menunjukkan penyesalan atas kebijakan kerasnya terhadap narkoba, yang menyebabkan ribuan orang tewas selama masa kepemimpinannya sebagai presiden Filipina dari 2016 hingga 2022, serta saat menjabat sebagai wali kota Davao sebelumnya.

Baca Juga : Polisi Berhasil Kuak 7 Ton Narkoba yang Disembunyikan dalam Kontainer

Saat ditangkap, Duterte mempertanyakan dasar hukum penahanannya dengan bertanya, "Kejahatan apa yang telah saya lakukan?"

Mantan juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo, mengecam penangkapan tersebut dan menyebutnya "tidak sah," dengan alasan bahwa Filipina telah keluar dari ICC pada 2019.

Namun, ICC menegaskan bahwa mereka tetap memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi sebelum Filipina resmi menarik diri sebagai anggota.

Sementara itu, para aktivis menganggap penangkapan Duterte sebagai "momen bersejarah" bagi para korban dan keluarga mereka yang terdampak oleh kebijakan perangnya terhadap narkoba.

"Lengkungan alam semesta moral itu panjang, tetapi hari ini condong ke arah keadilan. Penangkapan Duterte menandai awal dari pertanggungjawaban atas pembunuhan massal yang terjadi di bawah pemerintahannya," ujar Peter Murphy, Ketua Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina (ICHRP).

Baca Juga : Calon Jaksa Agung Pilihan Donald Trump Terseret Kasus Seks Hingga Narkoba

Duterte diketahui berada di Hong Kong untuk berkampanye dalam pemilihan paruh waktu yang akan berlangsung pada 12 Mei, di mana ia berencana mencalonkan diri kembali sebagai wali kota Davao.

Rekaman yang disiarkan di televisi lokal menunjukkan Duterte keluar dari bandara menggunakan tongkat. Pihak berwenang memastikan bahwa kesehatannya dalam kondisi "baik" dan ia saat ini ditangani oleh tim medis pemerintah.

Sebelum meninggalkan Hong Kong, Duterte sempat berbicara di hadapan para ekspatriat Filipina yang bersorak mendukungnya.

"Apa dosaku? Saya telah melakukan segala hal di masa saya demi perdamaian dan kehidupan yang damai bagi rakyat Filipina," katanya.

Baca Juga : Profil Mary Jane, Terpidana Mati Kasus Penyelundupan Narkoba Segera Dipindahkan ke Filipina

Putrinya, Veronica Duterte, mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Duterte dalam tahanan di ruang tunggu Pangkalan Udara Villamor, Manila. Dalam rekaman itu, ia terdengar kembali mempertanyakan alasan penangkapannya.

"Apa hukum dan kejahatan yang telah saya lakukan? Saya dibawa ke sini bukan atas kehendak saya sendiri, tetapi karena orang lain. Sekarang kalian harus bertanggung jawab atas perampasan kebebasan ini," katanya.

Duterte sebelumnya menjabat sebagai wali kota Davao selama 22 tahun, menjadikan kota metropolitan di selatan Filipina itu salah satu yang teraman dari kejahatan jalanan.

Dia memanfaatkan reputasi Davao sebagai kota yang aman untuk membangun citra sebagai politisi anti-kemapanan yang tegas, yang membantunya meraih kemenangan telak dalam pemilihan presiden 2016.

Baca Juga : 5 Negara dengan Kartel Narkoba Terbesar di Dunia, Ada dari ASEAN

Dengan retorika yang berapi-api, Duterte mendorong pasukan keamanan untuk menembak mati tersangka narkoba.

Selama kampanye tersebut, lebih dari 6.000 orang tewas akibat tindakan aparat atau pelaku tak dikenal, meskipun kelompok hak asasi manusia meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi.

Sebuah laporan PBB sebelumnya mengungkap bahwa mayoritas korban adalah laki-laki muda dari kalangan miskin perkotaan.

Laporan itu juga menyoroti praktik kepolisian yang sering melakukan penggerebekan tanpa surat perintah, serta memaksa para tersangka memberikan pengakuan yang memberatkan diri sendiri jika tidak, mereka berisiko menghadapi kekerasan mematikan.

Para kritikus menilai kebijakan ini lebih banyak menyasar pengedar kecil dari komunitas miskin kota, sementara para bandar narkoba besar tetap lolos dari jerat hukum.

Banyak keluarga korban juga mengklaim bahwa kerabat mereka entah itu anak, saudara, atau suami sebenarnya tidak bersalah dan hanya menjadi korban salah sasaran.

Baca Juga : Baru Menjabat, Donald Trump Pecah Rekor Jadi Presden AS Paling...

Penyelidikan parlemen sempat mengarah pada dugaan keberadaan "skuad maut," yaitu kelompok pembunuh bayaran yang diduga menargetkan tersangka narkoba. Namun, Duterte membantah tuduhan tersebut.

"Jangan pertanyakan kebijakan saya, karena saya tidak akan meminta maaf atau mencari alasan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan terlepas dari apakah Anda mempercayainya atau tidak, saya melakukannya demi negara saya," ujar Duterte dalam sebuah sidang parlemen pada Oktober lalu.

"Saya membenci narkoba, jangan salah paham soal itu." tambahnya.

ICC pertama kali mencatat dugaan pelanggaran ini pada 2016 dan memulai penyelidikannya pada 2021.

Investigasi mencakup kasus-kasus yang terjadi sejak November 2011 ketika Duterte masih menjabat sebagai wali kota Davao hingga Maret 2019, sebelum Filipina resmi keluar dari ICC.