Profil Eks Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte yang Ditangkap

Ntvnews.id, Jakarta - Rodrigo Roa Duterte, lahir pada 28 Maret 1945 di Maasin, Leyte Selatan, adalah seorang tokoh politik Filipina yang dikenal karena pendekatan kerasnya terhadap kejahatan dan narkoba. Ia menjabat sebagai Presiden Filipina dari 30 Juni 2016 hingga 30 Juni 2022.

Duterte menempuh pendidikan ilmu politik di Lyceum of the Philippines University dan meraih gelar sarjana hukum dari San Beda College pada tahun 1972. Setelah lulus, ia bekerja sebagai pengacara dan kemudian sebagai jaksa di Davao City.

Baca Juga: Kata Kantor Kepresidenan Filipina soal Rodrigo Duterte Ditangkap

Karier politiknya dimulai sebagai Wakil Wali Kota Davao setelah Revolusi Kekuatan Rakyat 1986. Ia kemudian terpilih sebagai Wali Kota Davao, menjabat selama lebih dari dua dekade dalam beberapa periode. Selama masa jabatannya, Davao berubah dari kota yang rawan kejahatan menjadi lebih aman dan ramah investasi.

Eks Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte. (Instagram)

Pada tahun 2016, Duterte terpilih sebagai Presiden Filipina dengan janji memberantas narkoba dan korupsi. Namun, kebijakan "perang melawan narkoba" yang dilancarkannya menuai kritik internasional karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan di luar proses hukum. Selama kampanye tersebut, ribuan orang dilaporkan tewas, memicu penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Pada 11 Maret 2025, Duterte ditangkap di Bandara Internasional Manila atas permintaan ICC terkait tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan selama kampanye anti-narkoba yang dilancarkannya. Penangkapan ini menandai langkah signifikan dalam upaya menegakkan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Filipina.

Penangkapan Duterte disambut baik oleh organisasi hak asasi manusia sebagai langkah menuju keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Namun, para pendukungnya mengklaim bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina, terutama setelah negara tersebut menarik diri dari perjanjian pendirian ICC pada tahun 2019.

Dengan penangkapan ini, Duterte kini harus menghadapi konsekuensi hukum atas kebijakan kontroversialnya selama menjabat sebagai presiden, sebuah perkembangan yang dapat mempengaruhi masa depan politik dan hukum di Filipina.