Maruarar: 20 Menara Hunian di IKN Siap Huni

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 20 menara hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai dibangun dan siap untuk dihuni.

Ara menegaskan bahwa pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan, Kamis 20 Maret 2025.

Baca Juga : OIKN Urus Sertifikat Lahan Investasi di IKN Senilai Rp2,42 Triliun

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari tahap II pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang ditargetkan selesai dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, pada Januari 2025 menyampaikan bahwa sebanyak 47 menara rumah susun (rusun) untuk hunian ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, juga menargetkan seluruh menara hunian untuk ASN di IKN akan selesai pada Maret 2025.

Baca Juga : Prabowo Instruksikan Pendirian Museum Demokrasi di Gedung Legislatif-Yudikatif IKN

Selain melaporkan pembangunan hunian di IKN, Maruarar Sirait juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto perkembangan berbagai program perumahan pemerintah.

Beberapa kebijakan yang disorot termasuk pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, ia juga melaporkan hasil renovasi menara di Wisma Atlet yang akan dialokasikan untuk MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.

Baca Juga : 3 Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Tersambung Penuh pada 2027

Maruarar turut melaporkan bahwa pemerintah telah membangun dan menyalurkan lebih dari 130.000 unit rumah subsidi.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan perumahan yang berpihak kepada rakyat agar dapat diakses secara luas dan diterapkan secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

(Sumber Antara)