Habiburokhman (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung upaya pemberantasan premanisme yang dilakukan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. Diketahui, Dedi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme guna mendukung iklim investasi di Jabar.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai, kebijakan tersebut sebagai langkah strategis guna menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Jabar.
Dengan langkah tersebut, Jabar diharapkan dapat menjadi kawasan yang semakin ramah investasi, bebas dari tekanan oknum preman dan ormas yang mengganggu ketertiban umum.
"Saya selaku Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Waketum DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang merupakan kader Gerindra dalam menertibkan premanisme sudah sangat tepat," ujar Habiburokhman, Kamis, 24 April 2025.
Menurut Habiburokhman, pembentukan Satgas Anti Premanisme menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi mendengar langsung keluhan masyarakat dan para investor yang selama ini resah oleh tindakan premanisme dan intimidasi dari oknum organisasi masyarakat.
Wakil Ketua Umum Gerindra pun menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Komisi III menyerukan seluruh warga Jabar, khususnya kader dan simpatisan Gerindra, untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut.
"Kebijakan antipremanisme Kang Dedi Mulyadi adalah implementasi amanah rakyat dan tugas langsung dari Pak Prabowo untuk memajukan dan menyejahterakan Jawa Barat," jelas dia.
Diketahui, Dedi Mulyadi telah membentuk Satgas Anti Premanisme di Jabar. Ini dilakukan guna mendukung investasi di provinsi itu.
Dedi pun telah menandatangani komitmen bersama pemberantasan premanisme bersama jajaran aparat penegak hukum, seperti Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kapolda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Jabar, dan Ketua DPRD Jabar dalam sidang paripurna Gubernur periode 2025–2030 di Gedung DPRD Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
