Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara seimbang demi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan nasional.
“Saya kira kita tidak boleh berdiri pada titik ekstrem, di mana hutan adalah segalanya tidak boleh diganggu. Atau pun sebaliknya, kita juga tidak boleh pada titik ekstrem yang tidak peduli sama sekali dengan hutan dengan lingkungan hidup hanya karena pembangunan,” ujar Raja Antoni dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.
Ia meyakini bahwa antara pelestarian lingkungan dan pembangunan tidak harus saling bertentangan. Menurutnya, masih mungkin ditemukan solusi kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Saya kira ada titik-titik temu, jalan tengah yang kita bisa temukan untuk mengkompromikan antara lingkungan dan pembangunan, antara ekonomi dan ekologi,” tambahnya.
Menteri Raja juga mengingatkan bahwa aktivitas masyarakat yang berada di kawasan hutan perlu dipertimbangkan dengan pendekatan kemanusiaan tanpa mengesampingkan prinsip keberlanjutan.
“Pertanyaan yang lebih filosofis, lalu apa fungsi hutan dihadapkan dengan kehidupan manusia yang nyata? Bukankah menjaga hutan itu untuk tujuan kemanusiaan. Kalau beradu antara fungsi hutan yang memang menarik dengan kemanusiaan apa yang kita lakukan?” katanya.
Ia mengajak agar pengambilan keputusan tidak terjebak pada pandangan ekstrem, baik yang terlalu protektif terhadap hutan maupun yang abai terhadap lingkungan. Menurutnya, semua kebijakan harus mempertimbangkan nasib masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Lebih lanjut, Raja Antoni menyampaikan rencana untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai percontohan dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dan pembangunan secara simultan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.
“Riau akan kita jadikan contoh, kalau kita bisa mengakselerasi, makanya saya berharap gubernur ada quick win. Masalahnya banyak sekali, kalau kita bisa selesaikan langsung, kita punya keterbatasan sumber daya manusia, pekerjaan kita juga seluruh Indonesia,” ujar dia.
“Paling tidak quick win itu apa, misalkan fasilitas umum, ada sekolah, ada masjid, ada surau ada jalan, tidak terbangun hanya karena itu kawasan hutan, saya kira itu bisa kita selesaikan, sehingga masyarakat merasa kita hadir,” kata Raja Antoni lagi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
