Legislator DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim Tolak Usulan Anggota DPR Soal Kasino untuk Pendapatan Negara

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, tegas menolak gagasan yang disuarakan dari anggota DPR RI di Senayan Jakarta untuk membuka kasino agar diperoleh tambahan pendapatan negara. Bang Lukman juga menolak asumsi pembukaan kasiono legal di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bisa mengurangi merajalelanya judi online (Judol).

“Secara tegas saya menyatakan menolak membuka kasino untuk menambah pendapatan negara, baik dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan bakan atau PNBP maupun sebagai pajak hiburan yang menjadi hak daerah. Memang di negeri kita yang kaya raya sudah tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa digali? Apa pola intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang halal sudah tidak bisa dilakukan,” ucap Bang Lukman setengah meradang, Rabu 14/5/2025),  menanggapi gagasan membuka Kasino Legal yang disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita, dalam Rapat Dengar Pendapat belum lama ini.

Menurut Lukman, usulan atau gagasan tersebut terkesan sebagai Tindakan mata gelap yang tidak sepantasnya dilontarkan wakil rakyat. Andaipun usulan itu dilakukan dalam kondisi krisis, Lukman tetap menolak.

“Jangan gelap matalah. Masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Tidak usah pakai Kasino atau melegalisasi perjudian,” dia menambahkan.

Dia mencontohkan penerapan pajak hiburan yang tinggi pada zaman malaise atau era great depression (depresi besar) yang melanda ekonomi global antara  tahun 1929 hingga 1939, lebih elegan diusulkan. Dunia pernah mengalami krisis ini, yang juga dikenal sebagai Depresi Besar (The Great Depression) yang merupakan kemerosotan ekonomi terparah dalam sejarah modern. Akibatnya, pemerintahan beberapa negara memberlakukan pajak hiburan yang tinggi sebagai cara menambang pendapatan dari orang-orang yang menikmati hiburan sementara di sisi lain banyak orang mengalami kesulitan. “Model ini lebih fair, lebih adil, lebih pantas” ujarnya.

Karena itu, dia meminta usulan dan gagasan membuka kasino tak usah diperpanjang. Dihentikan saja, karena tidak sesuai dengan norma dan landasan kehidupan Bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tidak usah dilanjutkan usulan itu. Jangan diperpanjang. Stop sampai di sini,” tegas dia.

Sebagaimana muncul di pemberitaan media, dalam RDP dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Galih Kartasasmita sempat melontarkan wacana membuka kasino sebagai cara menambah pendapatan negara, khususnya dari PNBP. Di laman resmi Kementeria Keuangan RI, ada beberapa jenis PNBP yaitu PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari hasil pemanfaatan SDA seperti migas, pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi; PNBP Lainnya yang bersumber dari penerimaan Kementerian/Lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat seperti pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi), pengurusan paspor, penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi; PNBP dari Kekayaan Negara yang dipisahkan seperti bagian pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya (kepemilikan saham pemerintah minoritas); dan PNBP dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari pelayanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

“Masih ada potensi yang bisa digali dari situ. Jangan mata gelap,” sergahnya.

Karena itu, dia merasa agak lega setelah Galih Kartasasmita mengkoreksi pernyataannya bahwa apa yang disampaikannya dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu itu hanyalah contoh, bukan usulan. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah mencari sumber-sumber PNBP baru yang lebih kreatif dan tidak bergantung terus pada sektor sumber daya alam. Dia menegaskan apa yang disulkan itu adalah negara pemerintah berpikir outside of the box, out of the box. Cari sumber-sumber pendapatan PNBP yang baru dari segi mana pun.

“Apapun alasannya, sebaiknya stop. Hentikan wacana buka Kasino dan pelegalan perjudian,” tukas bang Lukman yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.