Raja Juli Blak-blakan soal Kementerian Kehutanan: Konflik Tenurial Tinggi karena Digitalisasi Belum Maksimal

Ntvnews.id, Makassar - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni blak-blakan mengatakan jika Kementeriannya masih belum memberlakukan transformasi digital.

Ia menyebut bahwa selama ini sistem pemetaan yang digunakan masih konvensional dan tidak akurat, sehingga sering terjadi perbedaan antara peta di atas kertas dengan kondisi nyata di lapangan.

“Saya tidak sedang membuka aib kementerian sendiri, tetapi faktanya, konflik tenurial tinggi itu berasal dari sistem digitalisasi yang belum maksimal di Kementerian Kehutanan,” ujar Raja Juli saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu 14 Mei 2025.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Youtube Unhas TV)

Raja Juli menjelaskan, Presiden Prabowo bahkan sudah menekankan bahwa digitalisasi menyeluruh harus menjadi prioritas.

Hal ini termasuk integrasi perizinan antar direktorat jenderal, yang saat ini masih berjalan di platform berbeda.

"Karena ada Izin penggunaan kawasan hutan (PPKH), pemanfaatan hasil hutan (PBPH), hingga rehabilitasi, masih dikelola oleh dirjen yang tidak saling terhubung dalam satu sistem terintegrasi," kata dia.

"Kita akan urai keseriusana kita mengelola hutan kita menggunakan teknologi paling canggih," ujar dia lagi.