Inggris Bakal Akui Negara Palestina Sebelum Pemilu 2029

Ntvnews.id, London - Pemerintah Inggris mengisyaratkan akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina sebelum pemilihan umum nasional berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2029. Hal ini disampaikan oleh Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris, Jonathan Reynolds.

Dalam wawancara dengan Sky News pada Senin (28/7), Reynolds menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina merupakan bagian dari komitmen pemerintah saat ini. "Para menteri ingin dan akan mengakui negara Palestina," ujarnya.

Saat ditanya apakah pengakuan tersebut akan diberikan dalam masa kerja parlemen sekarang, Reynolds menjawab: “Dalam parlemen ini, ya. Maksud saya, jika hal itu memberikan terobosan yang kita butuhkan.”

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil langkah tersebut. “Namun jangan lupa, kita hanya bisa melakukan ini sekali. Jika kita melakukannya secara simbolis saja, tidak menghasilkan akhir dari konflik ini, lalu ke mana kita akan pergi setelah itu?” lanjutnya.

Terkait situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang memburuk akibat serangan militer, Reynolds menegaskan perlunya tindakan cepat dalam menyalurkan bantuan. “Mengenai pengiriman bantuan lewat udara kita tidak bisa menunggu — kita harus melakukan sesuatu,” tegasnya. Ia menambahkan, “Kita semua bisa menyaksikan hilangnya rasa kemanusiaan yang terlihat jelas.”

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer saat ini berada di bawah tekanan politik dari sejumlah tokoh senior pemerintah agar segera memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Dorongan tersebut diperkuat dengan seruan dari Komite Urusan Luar Negeri Parlemen yang baru-baru ini mendesak agar pemerintah bertindak tegas.

Komite itu menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus menjadi langkah berani yang dilakukan sebagai bagian dari persiapan bersama para sekutu dalam mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Emily Thornberry, ketua komite tersebut, menyampaikan: “Frustrasi besar di antara banyak kalangan masyarakat Inggris karena pemerintah terus bertindak terlalu sedikit dan terlalu lambat.”

Sebagai bentuk tekanan tambahan, lebih dari 200 anggota parlemen dari berbagai partai politik telah menandatangani surat terbuka yang mendesak Perdana Menteri Starmer untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Sejak 7 Oktober 2023, militer Israel diketahui telah melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza yang menyebabkan hampir 60.000 warga Palestina tewas. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Serangan udara yang terus menerus telah meluluhlantakkan wilayah tersebut dan memperparah krisis pangan.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Gaza.

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait konflik yang sedang berlangsung di Gaza. (Sumber : Antara)