Menkum: Kritik Soal Royalti Jadi Dorongan Pemerintah untuk Lakukan Perbaikan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa kritik publik mengenai pengelolaan royalti justru menjadi dorongan atau booster bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan ke depan.

“Saya menerima semua kritikannya itu jadi booster bagi Kementerian Hukum untuk melakukan pembenahan sesuai dengan kapasitas tanggung jawabnya,” ungkap Supratman usai menghadiri acara Intellectual Property (IP) Xpose Indonesia di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Ia mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti. Namun, sebagai lembaga yang bertanggung jawab, Supratman menegaskan bahwa Kementerian Hukum siap memikul tanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Untuk itu, Supratman meminta masyarakat memberi waktu kepada para komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru saja dilantik pada Jumat (8/8) untuk menunjukkan hasil kerja mereka.

Menurutnya, komisioner saat ini terdiri dari berbagai kalangan yang memahami soal royalti.

“Bahwa menyangkut soal bagaimana cara mengumpulkan dan juga bagaimana mendistribusikan [royalti] itu menjadi pekerjaan sekarang yang harus dilakukan oleh komisioner yang baru,” jelas Supratman.

Menkum juga menjamin adanya transparansi dalam proses penetapan tarif royalti.

Ia menegaskan tidak akan menandatangani usulan besaran maupun jenis tarif dari LMKN jika prosesnya tidak berlangsung secara terbuka.

“Saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji. Itu jaminan saya berikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Supratman menyebut pengaturan royalti akan dibahas bersama para pemangku kepentingan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Kalau soal [royalti di acara] pengantin dan lain sebagainya, pesta [pernikahan], ya, sudah nanti biarkan mereka (LMKN) dulu bekerja. Mereka akan presentasikan ke saya,” ujar Menkum.

“Saya akan sesuaikan, cocokkan, dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Mana yang seharusnya boleh, saya selalu katakan, saya titip pesan ke mereka semua, satu, jangan membebani dulu UMKM. Ciptakan sistem yang lebih rasional,” tambahnya.

(Sumber: Antara)