Setahun Terakhir, DPR Terima 5.642 Laporan-Pengaduan Masyarakat

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir.

“Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15–16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya," ujar Puan saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Puan mengatakan, setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.

Puan memastikan, tindak lanjut rekomendasi tersebut tidak sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional.

“Bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif,” kata dia.

Diketahui, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Agenda sidang tersebut dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

Dalam acara tersebut, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.