Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode Oktober 2024—September 2025, Abdul Kadir Karding, menitipkan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dilanjutkan oleh KP2MI di bawah kepemimpinan penerusnya, Mukhtarudin.
“Kalau disebut PR ya ada revisi UU 18 tahun 2017 dan kemungkinan (pencabutan) moratorium Arab Saudi,” ujar Karding usai acara serah terima jabatan dan kenal pamit KP2MI bersama Mukhtarudin di Jakarta, Selasa malam, 9 September 2025.
Meski menyinggung revisi UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI sebagai salah satu utang KP2MI yang perlu diselesaikan, Karding tidak merinci lebih jauh ekspektasi atau target pengesahannya di masa depan.
Terkait pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, Karding menjelaskan langkah ini bertujuan agar PMI dapat kembali memanfaatkan peluang kerja yang tersedia di negara tersebut, yakni sekitar 600 ribu posisi.
“600 ribu peluang kerja tersebut terbagi menjadi 400 ribu di sektor domestik dan 200 ribu lebih lainnya di sektor formal atau ‘high skill’,” kata Karding.
Selain itu, Karding mengingatkan Mukhtarudin untuk menuntaskan permasalahan pengiriman PMI yang telah menyelesaikan pelatihan namun belum ditempatkan di negara tujuan.
“Jumlahnya sekitar 16 ribu orang, dan kalau tidak diserap nanti ini dikhawatirkan berpotensi menjadi masalah sosial-politik,” tuturnya.
Usai menjabarkan PR yang perlu dilanjutkan, Karding menegaskan kesiapannya untuk terus berdiskusi dan memberi masukan kepada Mukhtarudin, yang ia sebut sudah seperti “abang” sendiri, dalam menangani isu pelindungan PMI.
Abdul Kadir Karding resmi mengakhiri tugasnya sebagai Menteri P2MI setelah Mukhtarudin dilantik sebagai penggantinya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin,8 September 2025.
Sebelum menjadi Menteri P2MI, Mukhtarudin menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar di parlemen.
Pelantikan Mukhtarudin dilakukan bersamaan dengan pengangkatan sejumlah menteri lain oleh Presiden Prabowo, antara lain Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
(Sumber: Antara)