Kepala BNPB Suharyanto didampingi Sekretaris Utama BNPB Rustian, melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 24 september. Audiensi tersebut guna membahas terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) khususnya di enam wilayah prioritas, termasuk antisipasi potensi karhutla di tahun 2027 yang diprakirakan akan lebih dipengaruhi oleh fenomena El-Nino. (ANTARA/HO-BNPB) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan pembubaran Desk dan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) setelah kondisi kebakaran tahun 2025 dinilai terkendali.
“Kemenko Polhukam memutuskan Desk dan Satgas Karhutla dibubarkan, dan penanganan berikutnya akan kembali dilaksanakan oleh kementerian serta lembaga terkait,” ujar Kepala BNPB Suharyanto dalam audiensi dengan Menko Polhukam Djamari Chaniago di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, penanganan karhutla berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polhukam Nomor 29 Tahun 2025, di mana BNPB bertindak sebagai koordinator utama mulai dari operasi darat, patroli udara dengan helikopter, water bombing, hingga teknologi modifikasi cuaca.
Baca Juga: BNPB: Banjir Besar di Bali Bisa Terulang Lagi
Meski satgas resmi dibubarkan, Suharyanto menegaskan kesiapsiagaan tetap dijalankan. Pemerintah daerah diminta memperkuat sistem pengendalian dengan langkah terpadu seperti patroli, operasi darat, operasi udara, serta penegakan hukum lintas sektor. “Kolaborasi ini terbukti efektif menjaga karhutla tetap terkendali,” tegasnya.
BNPB juga mengingatkan potensi ancaman ke depan, khususnya fenomena El Nino yang berulang tiap empat tahun (2015, 2019, 2023) dan diperkirakan kembali pada 2027. Kondisi tersebut berpotensi memicu musim kering ekstrem sehingga meningkatkan risiko kebakaran. “Kalau tidak bersiap sejak sekarang, risikonya bisa kembali besar,” kata Suharyanto.
Data Kementerian Kehutanan mencatat, sepanjang Januari–Juni 2025 terdapat 8.594 hektare lahan terbakar, dengan 80 persen di antaranya merupakan lahan gambut. Dari enam provinsi prioritas, Kalimantan Barat menempati posisi teratas dengan 1.149 hektare terbakar, disusul Riau 751 hektare, Kalimantan Tengah 146 hektare, serta Jambi–Sumatera Selatan 43 hektare. Sementara itu, Kalimantan Selatan dilaporkan belum memiliki data luasan kebakaran.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
