PBB Gelar KTT Dorong Reformasi Sistem Keuangan Internasional

Ntvnews.id, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dua Tahunan pertama bertajuk Ekonomi Global yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Tangguh, yang difokuskan pada reformasi sistem keuangan internasional guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

KTT ini merupakan gagasan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dalam laporan Our Common Agenda tahun 2021, dan berlangsung bertepatan dengan Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu, 24 September 2025.

Dengan kesenjangan pendanaan SDG yang mencapai lebih dari 4 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.680) dan masih belum terpenuhi, Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock menegaskan pentingnya agenda ini.

"KTT ini menawarkan rekomendasi yang jelas tentang reformasi keuangan internasional, termasuk memberikan suara yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional," ucap Baerbock.

Ia menambahkan, "Kenyataannya adalah, tanpa reformasi mendalam pada lembaga keuangan, dan kecuali jika kita mengatasi perangkap utang yang kejam ini, kita tidak akan pernah mencapai SDG."

Dalam sambutan pembukaannya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut KTT ini sebagai wadah untuk mendorong koherensi, ambisi, dan keterlibatan inklusif dalam diskusi keuangan global.

"Kami juga memahami bahwa arsitektur keuangan internasional saat ini membutuhkan reformasi untuk merespons situasi dunia saat ini serta skala dan kompleksitas tantangannya," katanya.

Ia juga menekankan bahwa keterbatasan sumber daya publik dan sistem yang timpang menuntut adanya perubahan.

"Ada bias yang sangat mencolok terhadap kepentingan negara-negara berkembang," tegas Guterres.

Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Lok Bahadur Thapa menuturkan, forum ini disiapkan untuk memperkuat hubungan struktural antara PBB dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Menurutnya, ketegangan perdagangan yang terjadi belakangan ini telah melemahkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral, sehingga "tugas kita adalah memulihkan kepercayaan tersebut ... Ini juga berarti memastikan adanya reformasi yang bersifat inklusif, adil, dan sah," ujar Thapa.

KTT ini dihadiri pula oleh sejumlah lembaga keuangan internasional, termasuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, serta bank-bank regional, bersama negara-negara anggota PBB untuk membahas beragam tantangan dalam pembiayaan pembangunan.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyampaikan bahwa sistem ekonomi global tengah mengalami penyesuaian besar. Ia menekankan bahwa IMF akan "terus memainkan peran yang sangat konstruktif dan memberikan dukungan finansial kepada anggotanya, terutama negara-negara berpenghasilan rendah."

Hal senada juga diungkapkan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala yang menyebut, "Sistem perdagangan membutuhkan reformasi mendalam. Kita harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang terbatas secara lebih efektif."

Sementara itu, Ketua Komisi Uni Afrika Ali Youssouf menyoroti pentingnya keterwakilan benua Afrika dalam tata kelola ekonomi global.

"Suara Afrika terlalu kecil pengaruhnya dalam membentuk tata kelola ekonomi global. Saat ini, KTT ini menyediakan platform inklusif di mana prioritas dan kebutuhan negara-negara Afrika dapat didengar dan diwujudkan menjadi aksi global," ungkapnya.

"Kebutuhan pendanaan untuk Afrika sangat besar," tambahnya.

(Sumber: Antara)