BGN dan Kemendikdasmen Dirikan 16 KPPG untuk Awasi Program MBG

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Sep 2025, 21:00
thumbnail-author
Muhammad Fikri
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Sejumlah petugas SPPG menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tunggala Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 29 September 2025. BGN Regional Sulawesi Tenggara mencatat per 18 September 2025, sebanyak 106 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 16 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara dengan setiap SPPG melayani sebanyak 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat. Sejumlah petugas SPPG menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tunggala Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 29 September 2025. BGN Regional Sulawesi Tenggara mencatat per 18 September 2025, sebanyak 106 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 16 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara dengan setiap SPPG melayani sebanyak 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat. (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendirikan 16 Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di 16 provinsi. Kantor ini bertugas mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional.

Kemendikdasmen menyediakan balai pelayanan di setiap provinsi untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Penyediaan kantor balai pelayanan oleh Kemendikdasmen untuk memfasilitasi KPPG tentunya sangat membantu penyelenggaraan KPPG di daerah, sehingga tugas dan fungsi KPPG dapat berjalan dengan maksimal," kata Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang di Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Baca Juga: Bakal Panggil Kepala BGN Buntut Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

Nanik mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun unit satuan pendidikan dalam memperbaiki tata kelola MBG.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyebut pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mendukung Program MBG.

Kemendikdasmen, kata dia, juga sudah melakukan pendampingan dan advokasi ke sekolah melalui balai pelayanan di seluruh provinsi, sekaligus mendorong agar Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) kembali aktif di setiap satuan pendidikan.

"Melalui balai pelayanan, kami juga mendampingi sekolah-sekolah terkait Program MBG. Ini sangat penting untuk dilakukan sebagai akses pertukaran data dan informasi terkait penerima manfaat MBG. Sebagai langkah antisipasi, kami juga mendorong agar setiap sekolah membentuk Tim Pelaksana UKS," tuturnya.

Baca Juga: Sindir Waka BGN soal Keracunan MBG, DPR: Nangis Aja Nggak Cukup!

Kepala dan Kasubag TU KPPG telah resmi dilantik oleh Kepala BGN pada 21 Agustus 2025. Mereka akan ditempatkan di daerah masing-masing untuk memantau jalannya Program MBG.

Kemendikdasmen juga sedang merancang skema pemberian insentif bagi petugas sekolah yang berperan dalam distribusi serta pengecekan makanan MBG.

"Ke depan kami akan membuat skema agar guru-guru yang mendistribusikan dan mengecek MBG diberikan insentif Rp100 ribu per hari. Mereka akan ditunjuk oleh kepala sekolah masing-masing dan digulir setiap harinya. Skema ini akan sangat membantu guru-guru honorer," ucap Fajar.

Baca Juga: BGN Buka Hotline Aduan untuk Program MBG

(Sumber: Antara)

x|close