Menkum: Hanya Kubu PPP yang Sesuai AD/ART yang Akan Disahkan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah hanya akan mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

"Siapa yang sesuai itu yang akan kita sahkan ya," ujar Supratman saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Selasa.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum akan memverifikasi pelaksanaan Munas tersebut, terutama jika muncul potensi dualisme kepengurusan. Namun demikian, Supratman menekankan bahwa pemerintah menginginkan agar persoalan internal PPP diselesaikan secara damai dan tertib.

Hingga saat ini, Supratman belum secara rinci memeriksa pendaftaran hasil Munas PPP terbaru. Ia pun menyebutkan belum mengeluarkan keputusan apapun terkait hal tersebut.

"Laporan dari Direktorat Jenderal AHU, mungkin sudah ada ya tapi saya tidak tahu (kubu) yang mana," kata dia.

Baca Juga: Menkum: Kementerian BUMN Akan Diganti dengan Badan Pengaturan BUMN

Terkait adanya kericuhan dalam forum Munas tersebut, Supratman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam dinamika internal partai.

"Pemerintah nggak ikut campur kalau yang soal itu (ricuh), masa pemerintah ikut campur. Kita pemerintah justru berpikir kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik," ungkapnya.

Sebelumnya, Muhammad Mardiono, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, mengklaim bahwa dirinya telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif untuk periode 2025–2030 dalam gelaran Muktamar Ke-10 PPP.

Namun klaim itu dibantah oleh Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, yang merupakan mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP sekaligus anggota Tim Formatur. Ia menyatakan bahwa yang sah sebagai Ketua Umum PPP untuk periode yang sama adalah Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan.

Rommy pun menyanggah klaim Mardiono dan menyebut bahwa Mardiono bukan ketua umum terpilih.

Muktamar partai berlambang Ka'bah itu sendiri berlangsung ricuh. Ketegangan antar kader memuncak hingga berujung aksi saling lempar kursi dan adu jotos, memperlihatkan konflik internal yang tajam di tubuh partai.

(Sumber: Antara)