Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat merealisasikan dua instrumen keuangan strategis, yakni obligasi daerah dan Jakarta Collaboration Fund.
Kedua instrumen tersebut disiapkan sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan hingga Rp15 triliun.
Baca Juga: Pramono Terima Ambulans Listrik Pertama, Resmi Beroperasi di Jakarta
"Untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Pramono Anung dan Purbaya (NTVNews.id/ Adiansyah)
Menurut Pramono, Jakarta Collaboration Fund bukan hanya ditujukan bagi proyek investasi di wilayah Jakarta, melainkan juga dapat menjadi sarana kolaborasi dan investasi untuk daerah lain di Indonesia.
Baca Juga: Kata Pramono soal Atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025 Jakarta
"Nah Jakarta Collaboration Fund ini bukan hanya untuk bisa digunakan di Jakarta, investasi di Jakarta, Tetapi tentunya juga di daerah lainnya," ungkap dia.
Pramono menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selama ini berada di kisaran Rp90 triliun. Namun, dengan berkurangnya DBH, Pemprov DKI perlu mencari alternatif pendapatan baru yang kreatif dan berkelanjutan.
"Jadi Jakarta ini selama inikan APBD-nya rata-rata 90-an triliun, dengan kemarin DBH-nya dikurangi tentunya kita harus mencari cara untuk bisa revenue Jakarta itu juga bisa dilakukan," ucap Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
