Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bakal memanfaatkan dana mengendap milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun yang selama ini tersimpan di bank. Dana besar tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Ibu Kota.
Pramono menyampaikan hal ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya penggunaan dana pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi nasional.
Baca Juga: Alasan Pramono Anung Pindahkan IKJ ke Kota Tua
“Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp10 triliun. Pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” kata Pramono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa, 21 Oktober 2025.
Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak akan membiarkan dana tersebut menganggur, terutama setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi penggunaan dana menjadi langkah strategis untuk menjaga ruang fiskal Jakarta agar tetap sehat.
Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
“Uang-uang yang idle (menganggur), kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH,“ ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca Juga: Pramono Resmikan Program Try Out Bagi Siswa Penerima KJP Wilayah Jakarta Timur
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa masih ada sekitar Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga akhir September 2025. DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan jumlah simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.
Purbaya menjelaskan, lambatnya penyerapan anggaran bukan karena kurangnya dana, melainkan akibat keterlambatan dalam proses eksekusi di daerah. Kondisi ini membuat realisasi belanja pemerintah melambat dan uang daerah justru menumpuk di bank.
“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
