Ternyata Ini Penyebab Dana DKI Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Upaya ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dalam memastikan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan bahwa dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun bukan disebabkan karena niat Pemprov untuk menyimpan uang demi memperoleh bunga.

Baca Juga: Beda Sama KDM, Pramono Akui APBD DKI Rp14 Triliun Mengendap di Bank

Menurutnya, hal ini lebih berkaitan dengan pola belanja pemerintah daerah yang cenderung meningkat pada triwulan terakhir setiap tahun.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," jelas Suharini di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia juga menambahkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta biasanya terlihat tinggi pada bulan November, namun menurun tajam pada Desember seiring peningkatan realisasi pembayaran.

"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 T dan Desember 2024 mencapai 18T," tambahnya.

Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)

Baca Juga: Pramono Bakal Optimalkan Dana Mengendap Rp14,6 Triliun Untuk Bangun Ini

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran, khususnya untuk belanja prioritas yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Menurutnya, perlambatan di triwulan II dan III terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 serta penyempurnaan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan prinsip good governance dan spending better.

Pemprov DKI kini fokus mempercepat realisasi anggaran di Triwulan IV dengan mendorong belanja yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan publik di Jakarta, tetapi juga ikut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.