Luhut Bakal Dipanggil di Kasus Whoosh? Ini Kata KPK

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kemungkinan pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

“Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. 

Budi menuturkan bahwa saat ini lembaganya masih fokus mendalami unsur-unsur dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa KPK belum dapat mengumumkan lebih jauh karena perkara itu masih berada dalam tahap penyelidikan awal.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap dugaan adanya penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Whoosh melalui video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.

Baca Juga: Utang Whoosh, Luhut: Tak Ada yang Pernah Minta APBN

Petugas membentangkan bendera Merah Putih disamping Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/bar)

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud.

Ia kemudian menambahkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”

Baca Juga: Dituding Bertanggung Jawab atas Utang Whoosh, Jokowi: Masyarakat Harus Bersyukur

Menanggapi hal itu, pada 16 Oktober 2025, KPK meminta Mahfud untuk menyampaikan laporan resmi mengenai dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Setelah itu, terjadi saling respons antara Mahfud dan KPK, hingga akhirnya pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap jika dipanggil untuk memberikan keterangan.

Selanjutnya, pada 27 Oktober 2025, KPK mengumumkan bahwa penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh telah dimulai sejak awal tahun 2025, menandai adanya kemajuan dalam penanganan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 September 2025. (ANTARA)

Luhut Soal Utang Whoosh

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau yang dikenal dengan sebutan Whoosh. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata pembayaran utang proyek strategis tersebut secara terstruktur.

“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ujar Luhut. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan strategi pembayaran utang, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan secara sistematis dan transparan.

Luhut menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sejalan dengan kapasitas keuangan badan tersebut.

Luhut juga menekankan bahwa pelunasan utang KCIC tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujarnya. (Sumber : Antara)