Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di dapur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Dapur MBG Seskoal mendistribusikan sebanyak 3.000 sampai 4.000 makanan bergizi ke delapan sekolah d (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan bahwa jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi melampaui 40 juta orang sebelum akhir Oktober 2025.
Usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu kemarin, 29 Oktober 2025, Dadan menjelaskan bahwa proyeksi tersebut didasari oleh perkembangan signifikan pada jumlah dapur penyedia makanan di berbagai daerah.
“Hari ini sudah ada 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan, dan berpotensi melayani 39,5 juta. Akhir bulan ini, mungkin kita sudah akan melayani 40 juta,” ujarnya.
Dalam laporannya kepada Presiden, Dadan juga menyebut penyerapan anggaran MBG hingga saat ini telah mencapai Rp35,6 triliun atau sekitar 50,1 persen dari total target anggaran tahun berjalan.
“Kami kejar terus agar target akhir tahun dapat mencapai 82,9 juta penerima,” tambahnya.
Baca Juga: Banyak Muncul Konten Positif MBG, Ini Kata Kepala BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (NTVnews.id)
Lebih dari sekadar capaian jumlah penerima, Dadan menekankan bahwa program MBG telah menjadi penggerak ekonomi lokal, karena turut membuka lapangan kerja dan menghidupkan rantai pasok dari petani, UMKM, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, hingga kini program MBG telah menyerap sekitar 600 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp268 triliun untuk tahun 2026, yang akan digunakan guna memperluas jangkauan program gizi nasional tersebut.
Namun, Dadan tidak menutup mata terhadap sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Ia mengakui masih terdapat hambatan pembangunan dapur dan kendala logistik di beberapa wilayah, termasuk insiden keracunan makanan yang sempat menimbulkan sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem dan memastikan standar keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama.
“Tantangan logistik dan operasional memang besar, termasuk penyediaan dapur di daerah terpencil dan menjamin standar keamanan pangan. Tapi pemerintah akan bekerja keras agar program tetap berjalan tanpa kompromi terhadap kualitas,” tegasnya. (Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
