Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gerindra: Langkah Berani Ubah Sistem

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menilai dukungan partainya terhadap usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan langkah berani untuk melakukan perubahan terhadap sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah yang selama ini berlaku.

Prasetyo Hadi, yang akrab disapa Pras, menyampaikan bahwa pandangan tersebut didasarkan pada kajian internal partai terhadap praktik demokrasi di Indonesia, termasuk pelaksanaan pilkada yang dinilai memiliki sejumlah sisi negatif, salah satunya terkait mahalnya ongkos politik.

“Kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” kata Pras usai menghadiri konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. 

Ia menambahkan bahwa meskipun pilkada langsung memiliki kelebihan, biaya politik yang tinggi kerap menjadi kendala bagi para calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, untuk berkompetisi dalam kontestasi demokrasi tersebut.

Selain itu, anggaran negara yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi juga dinilai cukup besar.

Baca Juga: Gerindra Dukung Pilkada Dipilih DPRD

Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi memberikan keterangan usai menghadiri konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025. ANTARA/Maria Cicilia Galuh (Antara)

Pras juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra telah cukup lama membahas gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” kata Pras.

Berdasarkan keterangan resmi, Partai Gerindra mendukung usulan agar kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah. Dukungan tersebut didasari pertimbangan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemilihan.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menjelaskan bahwa partainya menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat berjalan lebih efisien dibandingkan sistem yang selama ini diterapkan.

Baca Juga: Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC

Debat Pilkada Sumut 2024. (YouTube)

Menurut dia, pemilihan melalui DPRD berpotensi memangkas waktu penjaringan kandidat, menyederhanakan mekanisme, menekan kebutuhan anggaran, serta mengurangi tingginya ongkos politik hingga proses pemilihan terlaksana.

Sugiono mencontohkan bahwa pada 2015, dana hibah dari APBD untuk penyelenggaraan pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat secara signifikan hingga pada 2024, dana hibah APBD untuk pilkada tercatat lebih dari Rp37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata dia.

Ia juga menyoroti besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam sistem pilkada saat ini. Menurut Sugiono, biaya politik yang tinggi kerap menjadi penghalang bagi figur-figur yang sebenarnya memiliki kompetensi untuk memimpin daerah.

(Sumber : Antara)