Kim Jong Un Murka Saat Inspeksi Pabrik Mesin, Pejabat Langsung Dicopot

Ntvnews.id, Pyongyang - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meluapkan kemarahannya saat melakukan inspeksi ke sebuah pabrik mesin industri yang dinilainya tidak menunjukkan perkembangan berarti. Dalam kunjungan tersebut, Kim bahkan langsung mencopot seorang pejabat senior yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi karena dianggap tidak memiliki kompetensi.

Dilansir dari AFP, Rabu, 21 Januari 2026, Kim Jong Un juga melontarkan ancaman kepada para pejabat yang dinilainya “tidak kompeten”. Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan kemarahan itu disampaikan Kim usai meninjau peresmian kompleks mesin industri.

"Karena para pejabat pengarah ekonomi yang tidak bertanggung jawab, kasar, dan tidak kompeten, proyek modernisasi tahap pertama Kompleks Mesin Ryongsong mengalami kesulitan," kata Kim.

Baca Juga: Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan yang Rusak Lingkungan di Sumatra

Ia turut mengecam para pejabat yang disebutnya telah “terlalu lama terbiasa dengan sikap pesimis, tidak bertanggung jawab, dan pasif”.

Usai menyampaikan kritik keras tersebut, Kim langsung memecat Wakil Perdana Menteri Kabinet Yang Sung Ho di tempat. Kim menilai Yang Sung Ho “tidak layak dipercayakan dengan tugas-tugas berat”.

"Sederhananya, itu seperti memasangkan gerobak pada kambing -- kesalahan yang tidak disengaja dalam proses penunjukan kader kita," jelas Kim.

"Lagipula, yang menarik gerobak adalah lembu, bukan kambing," lanjutnya.

Baca Juga: Kim Jong Un Pimpin Uji Rudal Hipersonik di Tengah Ketegangan Amerika dan Venezuela

Kim juga menegaskan bahwa para perancang kebijakan ekonomi saat ini dinilai “hampir tidak mampu membimbing upaya penyesuaian kembali industri negara secara keseluruhan dan peningkatan teknologinya”.

Diketahui, Pyongyang tengah bersiap menggelar kongres pertama partai penguasa dalam lima tahun terakhir. Sejumlah analis memperkirakan agenda tersebut akan dilaksanakan dalam beberapa pekan mendatang.

Pada bulan sebelumnya, Kim juga telah berjanji untuk memberantas berbagai bentuk “kejahatan” serta menegur pejabat yang dinilai malas dalam sebuah pertemuan besar pimpinan Korea Utara. Meski media pemerintah tidak merinci detailnya, mereka menyebut partai penguasa menemukan banyak “penyimpangan” baru-baru ini terkait disiplin, yang kerap menjadi istilah pengganti untuk praktik korupsi.