Hassan Rouhani Kembali Disorot di Tengah Transisi Kepemimpinan Iran

Ntvnews.id, Jakarta - Iran kembali memasuki fase politik yang sensitif setelah tewasnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah nama tokoh politik mulai kembali diperbincangkan sebagai figur yang dinilai dapat menenangkan situasi domestik dan menyeimbangkan kekuatan politik di dalam sistem Republik Islam Iran. Salah satu nama yang kembali muncul adalah Hassan Rouhani.

Rouhani merupakan mantan presiden Iran yang menjabat selama dua periode pada 2013 hingga 2021. Ia dikenal sebagai tokoh Muslim yang memiliki latar belakang akademik kuat dengan gelar doktor di bidang hukum.

Meski kerap dipandang sebagai tokoh moderat, Rouhani sebenarnya merupakan bagian dari sistem politik Iran yang telah lama ia jalani, termasuk sebagai anggota parlemen berpengalaman, tokoh dalam struktur keamanan nasional, serta mantan negosiator utama dalam perundingan nuklir Iran.

Ia lahir pada 1948 di Sorkheh, Provinsi Semnan, Iran. Rouhani menempuh pendidikan agama di lembaga Hawza sebelum melanjutkan studi hukum di Universitas Tehran. Ia kemudian meraih gelar doktor hukum dari Universitas Glasgow Caledonian pada 1999.

Setelah Revolusi Iran, Rouhani memulai perjalanan politiknya melalui parlemen dan terpilih sebagai anggota Majlis selama lima periode berturut-turut antara 1980 hingga 2000, yang memberinya pengalaman politik luas serta jaringan kuat di kalangan elite Iran.

Dalam peta politik Iran pasca-Revolusi 1979, Rouhani dikenal membawa pendekatan moderat yang sering disebut sebagai e‘tedal atau “jalan tengah”.

Pendekatan ini berusaha menyeimbangkan dua unsur utama dalam sistem Republik Islam Iran, yaitu prinsip “Republik” yang menekankan pragmatisme dan tata kelola pemerintahan, serta prinsip “Islam” yang berkaitan dengan otoritas ulama dan identitas revolusioner negara.

Pendekatan tersebut menjadi landasan utama kampanye presidennya pada 2013. Rouhani menawarkan jalur diplomasi untuk mengurangi tekanan internasional, memperbaiki ekonomi, serta meredakan polarisasi politik domestik tanpa menantang struktur kekuasaan yang membatasi kewenangan presiden di Iran.

Dalam pemilihan presiden pada Juni 2013, ia berhasil memenangkan pemungutan suara pada putaran pertama dengan perolehan lebih dari 50 persen suara.

Salah satu capaian paling menonjol dari masa pemerintahannya adalah kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Kesepakatan tersebut dicapai antara Iran dan negara-negara P5+1 yang terdiri dari Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, Inggris, serta Uni Eropa.

Melalui perjanjian itu, sebagian besar sanksi internasional terhadap Iran dicabut dan Teheran mendapatkan kembali akses terhadap lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat aset yang sebelumnya dibekukan, dengan imbalan pembatasan signifikan terhadap program nuklir Iran.

Rouhani kembali terpilih sebagai presiden pada Mei 2017 dengan sekitar 57 persen suara. Hasil tersebut oleh banyak pengamat di Iran dianggap sebagai dukungan publik terhadap kebijakan keterbukaan dan upaya mengurangi isolasi internasional.

Namun, keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik Iran tetap tidak berubah karena presiden tidak memiliki kendali langsung atas institusi penting seperti Garda Revolusi, lembaga peradilan, serta sejumlah struktur keamanan utama.

Momentum diplomasi Rouhani mulai melemah pada 2018 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan JCPOA dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi luas terhadap Iran.

Kebijakan tersebut secara signifikan mengurangi manfaat ekonomi yang diharapkan dari perjanjian nuklir dan sekaligus memperkuat posisi kelompok garis keras di dalam negeri yang sejak awal menentang kesepakatan tersebut.

Setelah masa jabatannya berakhir pada 2021, pengaruh politik Rouhani perlahan menurun seiring menguatnya dominasi kelompok konservatif dalam politik Iran.

Ia kemudian menjadi anggota Majelis Ahli, lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih Pemimpin Tertinggi Iran. Namun pada Januari 2024, Reuters melaporkan bahwa Dewan Pengawal melarang Rouhani mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Majelis Ahli.

Situasi politik Iran kembali berubah drastis setelah serangan pada Jumat, 28 Februari 2026, yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei.

Berdasarkan konstitusi Iran, negara memasuki fase kepemimpinan sementara hingga Majelis Ahli memilih pemimpin tertinggi yang baru.

Saat ini, Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serta anggota Dewan Pengawal Ayatollah Alireza Arafi membentuk dewan kepemimpinan sementara.

Di tengah proses tersebut, sejumlah pembicaraan di kalangan elite politik Iran kembali memunculkan nama Rouhani sebagai salah satu figur yang mungkin memainkan peran dalam fase transisi ini.

Para analis menilai kemunculan kembali namanya mencerminkan citra Rouhani sebagai tokoh yang mengedepankan kompromi politik, pengelolaan ekonomi yang pragmatis, serta keterlibatan diplomatik yang terukur.

Dengan Iran kini menghadapi proses suksesi kepemimpinan tertinggi, perdebatan besar di dalam negeri berkisar pada dua pilihan utama: memperluas legitimasi dengan melibatkan tokoh-tokoh pragmatis atau memperkuat pendekatan keamanan yang lebih keras.

Dalam konteks itulah, Hassan Rouhani dipandang sebagai simbol dari kemungkinan kompromi politik dalam sistem Republik Islam Iran.