Presiden Filipina Terapkan Kerja Cuma 4 Hari Gegara Perang di Timur Tengah: Kita Korban Perang

Ntvnews.id, Manila - Presiden Ferdinand Marcos Jr. atau yang dikenal sebagai Bongbong menetapkan kebijakan empat hari kerja bagi masyarakat di Filipina menyusul dampak konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

Bongbong menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dialami negaranya akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

"Kita adalah korban perang yang bukan kemauan kita," kata Bongbong dalam pernyataan, seperti dikutip dari AFP, Senin, 9 Maret 2026.

"Tapi kita memegang kendali atas perlindungan terhadap rakyat Filipina." tambahnya.

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada Senin, 9 Maret 2026 dan tahap awalnya diterapkan di kantor-kantor pemerintah. Namun aturan tersebut tidak berlaku bagi pekerja layanan publik seperti polisi dan petugas pemadam kebakaran.

Baca Juga: Sara Duterte Umumkan Pencalonan Presiden Filipina 2028 di Tengah Konflik Politik

Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Filipina diperkirakan terjadi setelah Selat Hormuz ditutup. Iran menutup jalur pelayaran strategis tersebut sejak Minggu, 1 Maret 2026 dan menyatakan akan menyerang kapal yang melintas, kecuali kapal milik China dan Rusia.

Bongbong menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar dalam negeri pada pekan depan hingga 7,48 peso per liter untuk bensin, 17,28 peso untuk solar, dan 32,35 peso untuk minyak tanah.

Pemerintah Filipina meningkatkan pengamanan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya usai menerima ancaman pembunuhan dari Wakil Presidennya sendiri, Sara Duterte, demikian dilaporkan media setempat, Ahad. (ANTARA/Anadolu/py )

Filipina sendiri mengimpor sebagian besar minyak mentahnya dari kawasan Timur Tengah dan masih mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar minyak untuk menghasilkan energi listrik.

Selain dampak ekonomi, konflik tersebut juga berpotensi mengancam keselamatan lebih dari dua juta warga Filipina yang bekerja di Timur Tengah.

Untuk mengantisipasi dampak krisis, Bongbong memerintahkan seluruh instansi pemerintah mengurangi penggunaan BBM dan listrik sebesar 10–20 persen. Ia juga melarang perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur negara serta mendorong rapat-rapat dilakukan secara virtual.

Baca Juga: Kapal Feri Antarpulau Tenggelam di Filipina Selatan, 10 Penumpang Masih Hilang

Selain itu, Bongbong meminta Kongres Filipina memberinya kewenangan untuk menurunkan pajak cukai pada produk minyak bumi jika harga minyak mentah dunia melampaui 80 dolar AS per barel.

Ia juga mengusulkan perubahan pada aturan biofuel agar bioetanol yang lebih murah dapat digunakan sebagai campuran dalam produk bahan bakar minyak.