Perang Iran, Ketua DPRD DKI Minta Pramono Anung Sidak Pasar dan BUMD Pangan

Ntvnews.id, Jakarta - Ketahanan pangan Jakarta menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta di tengah dinamika global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan pangan bagi jutaan warga ibu kota tetap aman dan terkendali.

Menurut Khoirudin, situasi geopolitik dunia yang tidak stabil berpotensi memengaruhi distribusi dan ketersediaan pangan, termasuk di Jakarta.

"Bahwa di tengah situasi Timur Tengah yang tidak sedang baik-baik saja, sedang berkonflik, mudah-mudahan kita akan amankan ketahanan pangan kita di Jakarta," terangnya di Komplek DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Maret 2026.

Ia menambahkan, DPRD DKI saat ini juga tengah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, khususnya Pasal 19, yang mengatur kekhususan Jakarta dalam mengelola berbagai sektor strategis, termasuk pangan.

"Dan Insya Allah, kami sedang mengawal amanat Undang-Undang 2/2024 Pasal 19 mengenai kekhususan Jakarta dan 15 kekhususan agar ini menjadi wewenang Jakarta dalam mengeksekusi. Ya, karena pemerintah pusat hanya sebatas norma, standar, prosedur, kriteria, eksekusi dari Jakarta. Dan itu harus tercermin dalam Perda," terangnya.

Khoirudin mengakui bahwa Jakarta memiliki tantangan besar karena tidak memiliki lahan pertanian maupun sawah. Hal ini membuat ibu kota sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 11,6 juta jiwa, ketersediaan pangan harus benar-benar dipastikan dalam kondisi aman.

Baca Juga: Halal Bihalal Bareng DPRD DKI, Pramono: Hubungan Kami Sangat Harmonis

Pramono Anung dan Khoirudin (NTVNews.id/Adiansyah)

Baca Juga: DKI Siap Jalankan WFH Sehari dalam Sepekan, Pramono: Bukan Hari Rabu

Untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan, Khoirudin meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan sidak) ke pasar-pasar serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan. 

"Kami tadi sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk sidak ke pasar-pasar, sidak ke BUMD yang menangani pangan, untuk bisa memastikan bahwa Jakarta aman pangannya. Kami khawatir betul, khawatir, karena kita tidak punya sawah, kita tidak punya, tidak punya lahan pertanian," ujarnya.

Ia menjelaskan, standar keamanan pangan Jakarta mencakup ketersediaan minimal 30.000 ton beras yang beredar di pasar serta 12.500 ton cadangan di gudang.

"Itu yang aman. Dan saya harus pastikan harus aman untuk dua bulan, tiga bulan ke depan," lanjut dia.

Hingga saat ini, belum ada laporan dampak langsung terhadap ketersediaan pangan. Namun, DPRD tetap melakukan pengawasan ketat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

Selain pengawasan lapangan, DPRD DKI Jakarta juga tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pangan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Perda ini nantinya akan mengatur hak dan kewajiban masyarakat terkait pangan, sekaligus menjadi payung hukum untuk memperkuat ketahanan pangan di Jakarta.

"Perda Pangan sedang kita bahas di Bapemperda untuk memastikan ketahanan pangan warga Jakarta. Perda itu, itu ada hak dan kewajiban warga Jakarta yang harus kita lindungi dalam peraturan itu," tutupnya.