BMKG Pastikan Tidak Ada Rekomendasi Evakuasi Usai Peringatan Tsunami Dicabut

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa tidak ada anjuran evakuasi lanjutan bagi masyarakat setelah peringatan dini tsunami resmi diakhiri pascagempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2026, menjelaskan bahwa prosedur operasional standar (SOP) tidak mengharuskan adanya evakuasi tambahan setelah status peringatan tsunami dicabut. BMKG sendiri memiliki kewajiban melakukan pemantauan serta analisis cepat dalam waktu kurang dari dua menit setelah gempa terjadi, termasuk menjalankan berbagai simulasi untuk menentukan potensi tsunami.

Baca Juga: BMKG Catat 29 Gempa Susulan Pascagempa M 7,6 di Maluku Utara

“Setelah peringatan dini tsunami diakhiri, masyarakat diperbolehkan kembali ke rumah, namun tetap perlu melakukan asesmen awal terhadap kondisi bangunan untuk memastikan keamanan,” ujarnya.

Faisal menambahkan bahwa proses evakuasi dan penanganan lanjutan menjadi kewenangan instansi di lapangan, seperti BPBD, Basarnas, dan pihak terkait lainnya. Meski demikian, BMKG tetap akan memantau kondisi secara berkelanjutan dan siap mengeluarkan peringatan kembali jika ditemukan potensi bahaya susulan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, tetap tenang dan mengikuti arahan aparat di masing-masing wilayah. Peringatan akan kami sampaikan secepat mungkin apabila diperlukan,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa BMKG didukung sekitar 550 perangkat Warning Receiving System (WRS) yang tersebar di berbagai titik strategis, termasuk tide gauge, pusat pengendalian operasi, kantor pemerintah, serta wilayah rawan bencana di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Baca Juga: BMKG Pastikan Sistem Peringatan Dini Tsunami Berfungsi Optimal Usai Gempa M7,6

Sistem ini memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan real time kepada para pemangku kepentingan, seperti BNPB dan Basarnas, tanpa melalui jalur komunikasi konvensional.

Dengan dukungan teknologi tersebut, setiap perkembangan dari pusat pemantauan BMKG dapat segera diterima oleh pihak terkait, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan di lapangan.

(Sumber: Antara)