Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (kanan) menjawab pertanyaan awak media di Makassar, Sulaweis Selatan, Sabtu (4/4/2026). ANTARA/Nur Suhra Wardyah/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Makassar - Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa penanganan sampah laut dan wilayah kepulauan masih menjadi tantangan besar, terutama karena luasnya perairan Indonesia serta tingginya biaya pengelolaan.
"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator nggak bisa, di ini nggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," urainya di Makassar, Minggu, 5 April 2026.
Hanif menjelaskan bahwa sampah laut pada dasarnya berasal dari daratan yang tidak tertangani secara optimal, sehingga akhirnya terbawa ke laut.
Baca Juga: The Habibie Center Luncurkan Proyek Tangani Sampah Laut di Indonesia
Secara nasional, tingkat pengolahan sampah baru mencapai sekitar 25 persen, sementara sekitar 60 persen masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Artinya, masih ada sekitar 40 persen sampah yang tidak tertangani dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan, termasuk laut.
"Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini. Nah, ini kita akan fokus dulu di darat untuk kemudian menangani sampah di laut," urainya.
Ia mengakui bahwa persoalan sampah laut dan kepulauan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali," ujarnya.
Menurut Hanif, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk di wilayah Bali yang kerap menjadi titik akumulasi sampah laut akibat pusaran arus.
Baca Juga: Tembok TPS Pasar Induk Kramat Jati Roboh, Warga Keluhkan Sampah Menggunung dan Bau Menyengat
Ia menjelaskan bahwa pada periode tertentu, khususnya antara September hingga Februari, dilakukan penanganan intensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah menyiapkan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani persoalan tersebut.
"Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur," ujar dia.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
