China Bantah Pasok Senjata ke Iran, Kritik Ancaman Tarif 50 Persen dari Trump

Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China menegaskan tidak pernah menyuplai senjata kepada Iran dalam konflik yang sedang berlangsung. Pernyataan ini sekaligus menanggapi ancaman Presiden Donald Trump yang berencana mengenakan tarif tambahan sebesar 50 persen terhadap produk China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa negaranya selalu menjalankan kebijakan ekspor militer secara hati-hati dan sesuai aturan internasional.

"China selalu bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam ekspor produk militer, dan menerapkan kontrol ketat sesuai dengan hukum dan peraturan China tentang pengendalian ekspor dan kewajiban internasional yang berlaku. Laporan media terkait sepenuhnya dibuat-buat," kata Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 14 April 2026.

Ia juga memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat tetap melanjutkan kebijakan tarif berdasarkan tuduhan tersebut, China tidak akan tinggal diam.

"Jika AS melanjutkan kenaikan tarif terhadap China berdasarkan tuduhan ini, China akan merespons dengan tindakan balasan," tambah Guo Jiakun.

Di sisi lain, ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat. Korps Garda Revolusi Islam menyatakan siap mengerahkan kemampuan militer tambahan jika konflik dengan Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut.

"Kami belum menggunakan seluruh kemampuan kami dan jika perang berlanjut, kami akan mengungkap kemampuan yang tidak diketahui musuh," kata Juru Bicara IRGC, Hossein Mohebbi.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talaeinik, yang menyebut kemampuan militer negaranya terus meningkat, mencakup rudal, drone, serta berbagai perlengkapan tempur lainnya untuk mendukung operasi ofensif maupun defensif.

China turut mengkritik langkah blokade yang dilakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz, yang dinilai berpotensi memperburuk situasi.

Baca Juga: China Lirik Durian RI, Mentrans Genjot Ekspor dari Kawasan Transmigrasi

"Dengan perjanjian gencatan senjata sementara yang masih berlaku, AS meningkatkan pengerahan militer dan melakukan blokade yang ditargetkan sehingga hanya akan memperburuk konfrontasi, meningkatkan ketegangan, melemahkan gencatan senjata yang sudah rapuh, dan semakin membahayakan jalur aman melalui Selat Hormuz," ungkap Guo Jiakun.

Ia menekankan pentingnya menjaga gencatan senjata sebagai langkah awal menuju stabilitas kawasan.

"Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk menghormati perjanjian gencatan senjata, berpegang pada arah pembicaraan damai, dan mengambil tindakan konkret untuk meredakan situasi sehingga lalu lintas normal melalui Selat dapat dilanjutkan sesegera mungkin," tambah Guo Jiakun.

Lebih lanjut, China menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

"Pihak-pihak terkait harus mematuhi gencatan senjata sementara dan tetap berupaya menyelesaikan perselisihan melalui cara politik dan diplomatik. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk perdamaian, membawa pihak-pihak terkait ke meja perundingan, dan berupaya untuk segera mengembalikan perdamaian dan stabilitas ke Timur Tengah," ungkap dia.

Baca Juga: AS Lakukan Blokade, China Desak Navigasi Bebas di Selat Hormuz

Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak 28 Februari 2026 telah memicu dampak luas, termasuk lonjakan harga minyak global akibat terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz. Jalur tersebut diketahui menjadi lintasan sekitar 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan gas alam cair dunia.

Selain itu, perang telah menyebabkan lebih dari 1.400 korban jiwa serta kerusakan besar pada infrastruktur Iran yang ditaksir mencapai 270 miliar dolar AS atau sekitar Rp4,6 kuadriliun.

Pada 8 April 2026, Amerika Serikat dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata sementara selama dua pekan, yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan damai di Islamabad pada 10 April 2026. Namun, negosiasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait isu Selat Hormuz.

Situasi kembali memanas setelah Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan rencana blokade jalur maritim tersebut mulai 13 April 2026, sesuai arahan Presiden Trump.

(Sumber: Antara)