Komisi Eropa Dorong Kebijakan Kerja Fleksibel di Tengah Krisis Energi, Isu Selat Hormuz Ikut Disorot

Ntvnews.id, Moskow - Komisi Eropa dikabarkan meminta negara-negara anggota Uni Eropa (EU) untuk menerapkan sejumlah langkah dukungan guna menghadapi krisis energi yang masih berlangsung. Salah satu usulan yang mencuat adalah dorongan terhadap kebijakan kerja jarak jauh secara lebih luas.

Hal tersebut dilaporkan Financial Times pada Minggu, dengan mengacu pada dokumen internal terkait rencana kebijakan tersebut.

Dalam lampiran draf komunikasi yang beredar, Komisi Eropa menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan di kawasan Uni Eropa didorong untuk memberikan fleksibilitas kerja, termasuk penerapan kerja dari mana saja "work from anywhere/WFA".

Selain itu, Komisi juga mengusulkan berbagai insentif ekonomi seperti subsidi transportasi umum serta pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perangkat energi ramah lingkungan, termasuk pompa kalor, boiler, dan panel surya.

Baca Juga: Uni Eropa Kecam Serangan Terhadap Pasukan PBB di Lebanon, Desak Investigasi Menyeluruh

Dalam rencana tersebut, Komisi Eropa turut mendorong penetapan target baru terkait elektrifikasi serta memberikan dukungan bagi negara anggota untuk mengembangkan skema sewa sosial bagi teknologi hijau, seperti pompa kalor dan kendaraan listrik.

Brussels juga diperkirakan akan kembali mengajukan rekomendasi penghematan konsumsi energi, khususnya gas dan minyak, yang sebelumnya juga telah disampaikan pada 2022.

Di sisi lain, laporan tersebut juga menyinggung perkembangan situasi geopolitik terkait Selat Hormuz. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) disebut mengumumkan penutupan jalur tersebut sejak Sabtu malam, yang diklaim akan berlangsung hingga blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sepenuhnya dicabut.

Baca Juga: IMF: Uni Eropa Terancam Resesi Akibat Konflik Timur Tengah

Sementara itu, pada 13 April, Angkatan Laut AS disebut mulai membatasi seluruh lalu lintas kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz, jalur strategis yang menangani sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, produk minyak bumi, dan LNG global.

Washington menegaskan bahwa kapal non-Iran tetap dapat melintasi Selat Hormuz selama tidak membayar bea masuk kepada Teheran. Namun hingga kini, pihak Iran belum secara resmi mengumumkan penerapan bea masuk tersebut, meski wacana kebijakan itu dilaporkan telah dibahas.

(Sumber: Antara)