Iran Kecam Penyitaan Kapal oleh AS di Selat Hormuz

Ntvnews.id, Taheran - Pemerintah Iran melontarkan kecaman keras terhadap Amerika Serikat setelah penyitaan sebuah kapal komersial Iran di sekitar Selat Hormuz. Teheran menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya dihormati.

Dalam pernyataan resmi, otoritas Iran menegaskan bahwa penyitaan kapal itu tidak hanya melanggar norma hukum global, tetapi juga bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dilansir dari Al Jazeera, Rabu, 22 April 2026, Iran menyoroti bahwa langkah tersebut terjadi di tengah periode yang semestinya menjadi masa gencatan senjata.

Teheran menilai aksi Washington sebagai bagian dari upaya blokade laut terhadap kedaulatan Iran. Ketegangan semakin meningkat seiring adanya ancaman dari pihak AS yang secara terbuka menyatakan bahwa pelabuhan dan kapal-kapal Iran dapat menjadi target.

Baca Juga: Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Namun Ancam Tutup Lagi Jika Blokade AS Berlanjut

"Dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk mempercayai klaim Amerika Serikat mengenai upaya rekonsiliasi dan diplomasi," ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei.

Meski situasi memanas, Iran tetap menegaskan sikapnya terkait jalur diplomasi. Hingga kini, Teheran menyatakan belum memiliki rencana untuk mengikuti pembicaraan apa pun dengan AS, dengan alasan menurunnya kepercayaan terhadap komitmen Washington.

Ilustrasi. Kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. (Foto: ANTARA/Anadolu/py)

"Selama situasi ini berlanjut, kita tidak bisa hanya bergerak maju secara sepihak dan berbicara tentang normalisasi lalu lintas melalui Selat Hormuz," jelas Esmail.

Namun demikian, Iran tidak sepenuhnya menutup peluang dialog damai di masa mendatang, dengan syarat adanya itikad baik serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Situasi di Selat Hormuz terus menjadi sorotan global mengingat perannya sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Insiden penyitaan kapal ini pun dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.