Warga Palestina berjalan melewati puing-puing bangunan yang hancur setelah kembali ke Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, pada 12 Oktober 2025. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada hari Jumat. (ANTARA/Xinhua/Rizek A (Antara)
Ntvnews.id, Ramallah - Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa pada hari Minggu menyampaikan bahwa implementasi gencatan senjata di Gaza hingga kini belum berjalan sepenuhnya.
Ia juga menuding Israel menerapkan “blokade ekonomi” yang dinilai menghambat upaya pembentukan negara Palestina.
Dalam keterangannya kepada media di Kota al-Bireh, Tepi Barat, Mustafa menegaskan bahwa kondisi di lapangan masih jauh dari stabil.
Ia menyebut gencatan senjata tersebut “belum 100 persen tuntas,” dan menambahkan bahwa berbagai insiden masih terus terjadi setiap hari di wilayah Gaza.
Mustafa juga menyoroti pentingnya pembukaan seluruh jalur perlintasan untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan.
Ia menekankan bahwa selain bantuan darurat, bahan-bahan untuk rekonstruksi juga sangat dibutuhkan agar pemulihan wilayah dapat segera dilakukan.
Baca Juga: Krisis Pangan di Gaza Palestina Kian Memburuk!
Selain itu, ia berharap agar pasukan Israel dapat segera ditarik dari Gaza.
Meski gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu, ketegangan tetap berlanjut, termasuk adanya laporan serangan udara Israel.
Beberapa poin utama dalam kesepakatan, seperti distribusi bantuan dan penarikan militer, disebut masih belum berjalan optimal.
Di sisi lain, Mustafa menuduh Israel meningkatkan tekanan di wilayah Tepi Barat, baik dari sisi politik, keamanan, maupun ekonomi.
Ia juga mengungkapkan bahwa Israel telah menahan pendapatan bea cukai Palestina selama satu tahun terakhir.
Baca Juga: Pemakaman Warga Palestina Ricuh Saat Diserang Pasukan Israel
“Kami hidup tanpa pendapatan dari bea cukai dan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama kami,” tutur Mustafa.
Ia menyebut kondisi ini sebagai “pendudukan ekonomi” dan mengatakan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendesak pencairan dana tersebut.
Akibat kondisi tersebut, sejak akhir 2021 Otoritas Palestina mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai sektor publik secara penuh.
Saat ini, pembayaran yang diberikan hanya berkisar antara 50 persen hingga 80 persen dari total gaji bulanan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
