Pengangkatan Jumhur Hidayat, Pengamat: Tak Ada Dendam Politik dalam Kamus Prabowo

Ntvnews.id , Jakarta - Pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup diapresiasi.

Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, melihat langkah Presiden RI Prabowo mengangkat Jumhur murni karena melihat kapabilitas.

“Pesan politik dari pengangkatan Jumhur, tidak ada istilah dendam politik di dalam kamus politik Presiden Prabowo,” kata Bawono, Selasa 28 April 2026.

Menurutnya, Prabowo tak memandang latar belakang politik seseorang ketika dianggap layak.

“Demi menempatkan figur tepat dan kompeten sesuai bidang dan keahlian, maka semua diabaikan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq menjadi salah satu yang menyita perhatian publik pada Senin, 27  April 2026 siang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca Juga: Bersama Jumhur, Prabowo Tinjau Pengelolaan Sampah di Banyumas

Pasalnya, latar belakang politik Jumhur saat masa Pemilihan Presiden 2024 berseberangan dengan Prabowo.

Jumhur saat itu menjabat sebagai Co-Captain atau orang nomor dua dalam Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Jumhur juga masih menjabat ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Organisasi itu menyokong penuh pasangan berakronim ‘Amin’ tersebut.

Jadi, kata Bawono, Jumhur bukanlah termasuk orang yang ‘berkeringat’ bagi pasangan Prabowo - Gibran di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Jumhur Hidayat Siap Pimpin Konvoi 40 Ribu Buruh saat May Day 2026

“Tapi fakta politik itu tidak lantas menutup keterbukaan hati serta pemikiran dari Presiden Prabowo untuk menunjuk Jumhur sebagai menteri di kabinet yang beliau pimpin,” kata dia.