Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 akan berlangsung di tiga provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tuan rumah utama, sementara DKI Jakarta akan berperan sebagai daerah pendukung penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga.
Menurut Erick, pemerintah saat ini terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar pelaksanaan PON 2028 tidak hanya berjalan lancar dari sisi pertandingan, tetapi juga tertib secara administrasi dan tata kelola.
"Kami ingin memastikan penyelenggaraan PON 2028 berjalan dengan baik di seluruh wilayah yang terlibat, karena itu koordinasi antarpemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus terus diperkuat agar persiapan berjalan sesuai target," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menjelaskan, status Jakarta sebagai provinsi penunjang telah memiliki dasar hukum setelah mendapat pengesahan melalui Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Baca Juga: Besok Menpora Erick Thohir Akan Gelar Rapat Persiapan Asian Games 2026
Dengan penetapan tersebut, Jakarta akan menjadi lokasi penyelenggaraan beberapa pertandingan cabang olahraga yang tidak digelar di NTB maupun NTT.
Erick mengatakan hasil komunikasi dengan para kepala daerah menunjukkan bahwa masing-masing provinsi mulai melakukan pemetaan terhadap venue yang akan digunakan selama pelaksanaan PON.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menunjuk person in charge (PIC) yang akan terlibat dalam rapat koordinasi rutin hingga mendekati pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut.
Melalui proses pemetaan itu, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran lebih rinci mengenai kebutuhan anggaran dan kesiapan fasilitas di setiap daerah.
Baca Juga: Menpora Tegaskan Peluang Naturalisasi Atlet Terbuka untuk Semua Cabang Olahraga
"Kalau untuk jumlah cabang olahraganya berapa di NTB, NTT, dan Jakarta itu masih akan dipetakan lewat rapat koordinasi seluruh stakeholder," ujar dia.
Erick menambahkan, pemerintah pusat saat ini sedang menyelaraskan berbagai usulan dari pemerintah daerah bersama KONI, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya terkait skema pendanaan penyelenggaraan.
Proses sinkronisasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan serta kesiapan anggaran di masing-masing daerah yang terlibat dalam PON XXII/2028.
(Sumber: Antara)
Menpora Erick Thohir menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026. (Antara)