RUU Perampasan Aset Bisa Mengancam Publik, Feri Amsari: Drafnya Aja Gak Dibagi!
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mempertanyakan proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset y...
RUU Perampasan Aset menjadi sorotan karena dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tindak pidana ekonomi, dan pemulihan aset hasil kejahatan. Di tengah dorongan agar pembahasannya segera diselesaikan, muncul pula kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak kepemilikan, serta mekanisme pengawasan. “Suara Nusantara” akan membahas sejauh mana RUU ini mampu memperkuat penegakan hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak warga negara.
Suara nusantara hadir sebagai wadah suara masyarakat dalam forum dialog nasional yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan tokoh publik membahas isu hangat dari berbagai sudut pandang berbasis fakta, lalu ditutup dengan solusi yang dapat dipahami masyarakat.
Episode ini membahas proses hukum terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan masa jabatannya, sekaligus menguji seberapa kuat konstruksi perkara, dasar penetapan tersangka, serta langkah praperadilan yang ditempuh pihak Febrie. Di saat yang sama, kasus ini menjadi ujian serius bagi independensi dan transparansi Kejaksaan Agung ketika harus menangani mantan pejabat tinggi dari institusinya sendiri. Diskusi akan menelusuri aspek follow the money, pembuktian TPPU, potensi konflik kepentingan, hingga efektivitas pengawasan antarlembaga, dengan satu pertanyaan utama: apakah perkara ini akan membuktikan bahwa hukum mampu menjangkau siapa pun tanpa pandang jabatan, atau justru menunjukkan betapa rumitnya penegakan hukum ketika perkara menyentuh orang kuat dari dalam institusi itu sendiri?
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mempertanyakan proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset y...
Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011, Yunus Husein, mengungkapkan ...
Tenaga Ahli Utama Bakom RI Hariqo Satria dan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yu...
Karenanya ia menolak RUU Perampasan Aset disahkan.