Ntvnews.id, Jakarta - Lebih dari setengah penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik. Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025, memperkirakan sekitar 146,48 juta orang mudik, setara 52% dari total populasi nasional.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, Kemenhub melakukan survei setiap musim mudik, termasuk tahun ini. Tujuan survei untuk memproyeksi besarnya jumlah pemudik serta mendata berbagai persoalan dan potensi masalah pada saat mudik.
“Mobilitas terbesar di Indonesia adalah di saat orang mudik Lebaran, pemerintah mempersiapkan infrastruktur agar mobilitas lancar. Pemerintah ingin masyarakat mudik dengan nyaman, sebagai penutup Ramadan yang tenang menyenangkan,” kata Adita, Rabu, 26 Maret 2025.
Pemerintah, melalui Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian RI dan jajaran pemerintah daerah, bekerja sama mempersiapkan perencanaan, infrastruktur serta sarana dan prasarana mudik. Terminal, bandara, pelabuhan dan stasiun KA, disiapkan jauh hari untuk melayani potensi lonjakan penumpang.
“Penambahan moda transportasi disiapkan berdasarkan temuan survei,” jelasnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Berangkatkan 521 Bus Mudik Gratis
Menghadapi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran 2025, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan hampir 10 ribu (9.656) perjalanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran, meningkat 8% dibanding tahun lalu. Dengan kapasitas 4,5 juta (4.591.510) tempat duduk, KAI berkomitmen untuk memenuhi permintaan masyarakat akan transportasi yang aman dan nyaman. Sebagai tambahan, 1.080 perjalanan KA ekstra disiapkan guna mengakomodasi lonjakan penumpang.
Kementerian Perhubungan juga telah memprediksi terjadi peningkatan penumpang pesawat udara pada periode angkutan Lebaran tahun 2025 sebesar 12% dengan total penumpang sebanyak lebih dari 6 juta penumpang (6.186.298). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan kebutuhan kapasitas angkutan udara pada periode angkutan lebaran 2025 telah tercukupi, di mana dari proyeksi jumlah penumpang yang ada dibutuhkan 325 armada pesawat udara, sementara saat ini tersedia 404 armada yang siap beroperasi untuk moda udara. Garuda Indonesia Group menyiapkan sekitar 1,9 juta kursi penerbangan untuk mendukung mobilisasi masyarakat.
Pemerintah juga memberlakukan diskon tiket pesawat selama 15 hari, yakni mulai 24 Maret hingga 7 April 2025. Besaran potongan harganya mencapai 14%. Diskon ini dipastikan tidak terlalu memberatkan maskapai, sebab ada insentif tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6% yang ditanggung pemerintah.
Selain itu, sejumlah perusahaan angkutan darat juga mempersiapkan tambahan bus di berbagai jurusan yang penumpangnya padat. Hal yang sama juga dilakukan ASDP, selaku otoritas pelabuhan penyeberangan di berbagai wilayah, yang mempersiapkan sejumlah kapal feri tambahan untuk beroperasi bila dibutuhkan.
Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang relevan dengan kondisi terkini. Kebijakan yang tergolong baru adalah imbauan pemerintah agar ASN dan karyawan BUMN bisa melakukan perjalanan mudik lebih awal dengan menerapkan work from anywhere (WFA). Kebijakan WFA memungkinkan ASN dan pegawai BUMN menjalankan tugas kedinasan secara fleksibel.
Pemerintah berharap perusahaan swasta juga menerapkan WFA. Pemerintah optimistis kebijakan WFA bisa memecah jumlah pemudik agar tidak menumpuk saat puncak arus mudik yang biasanya terjadi pada H-3 Lebaran.
“Kebijakan ini cukup efektif, karena pada 24 Maret sudah terlihat lonjakan pemudik cukup signifikan. Sehingga diharapkan pada puncak mudik, lusa atau 29 Maret, lonjakannya tidak akan terlalu tinggi,” ujar Adita.
Selain itu, pemerintah memberikan diskon tarif tol pada hari-hari tertentu. Berdasarkan keterangan resmi Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT), diskon tarif tol berlaku untuk arus mudik maupun arus balik. Diskon tarif tol di masa arus mudik berlaku pada 24-28 Maret 2025 mulai 05.00 WIB. Sementara diskon tarif tol untuk arus balik berlaku pada 4-28 April 2025 mulai pukul 05.00 WIB.
“Kabinet Merah Putih membuktikan kerja tim lintas kementerian solid. Berbagai kebijakan ini merupakan hasil kerja sama antara Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Perekonomian, Kemenhub, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian PU, badan otoritas jalan tol, industri penerbangan dan seluruh unsur terkait di pemerintahan daerah,” kata Adita.
Dalam rangka menjamin keamanan mudik, Polri mengerahkan sebanyak 164.295 personel gabungan dan mendirikan 2.835 pos keamanan di berbagai lokasi strategis. Polri mengidentifikasi 126.736 area titik fokus keamanan, termasuk terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat wisata.
Kebijakan manajemen salah satu mobilitas terbesar di dunia ini pun dilengkapi dengan pengaturan hari libur dan cuti bersama, sehingga memungkinkan arus balik juga lebih terkendali. Pemerintah menetapkan Hari Raya Nyepi 2025 sebagai libur nasional pada 29 Maret 2025, dengan tambahan cuti bersama Nyepi pada 28 Maret 2025.
Sementara itu, libur Hari Raya Idulfitri 1446 H diperkirakan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, menunggu keputusan penetapan 1 Syawal, dengan tambahan cuti bersama Idulfitri pada 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, guna mendukung kelancaran mudik, arus balik, kegiatan wisata dan perayaan bagi seluruh lapisan masyarakat.