Gelombang Aksi Protes Massal Lumpuhkan Prancis, Menara Eiffel Ditutup

Ntvnews.id, Paris - Gelombang aksi protes besar kembali mengguncang Prancis, dengan lebih dari 200 titik di seluruh negeri menjadi lokasi unjuk rasa pada pekan lalu. Akibat aksi tersebut, ikon wisata dunia Menara Eiffel terpaksa ditutup sementara.

Aksi ini melibatkan sedikitnya 24.000 peserta yang terdiri dari pekerja, pensiunan, dan pelajar. Mereka memulai long march dari Place d’Italie pada Kamis, 1 Oktober 2025 siang. Penutupan Menara Eiffel terjadi karena aksi mogok para pekerja, dan hingga kini belum ada informasi resmi mengenai waktu pembukaannya kembali.

Dikutip dari Euronews, Selasa, 7 Oktober 2025, aksi mogok nasional tersebut merupakan lanjutan dari gelombang protes yang telah berlangsung sejak September lalu. Aksi ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian politik serta panasnya perdebatan mengenai rancangan anggaran negara.

Aksi tersebut dipimpin oleh serikat pekerja utama Prancis, CGT, yang mengklaim jumlah peserta mencapai sekitar 600.000 orang. Namun, pihak serikat mengakui bahwa angka itu menurun dibanding aksi besar pada bulan sebelumnya yang sempat menarik hingga setengah juta demonstran.

Baca Juga: Profil Sanae Takaichi yang Bakal Jadi PM Perempuan Pertama Jepang

Serikat pekerja menuntut Perdana Menteri Sebastien Lecornu untuk membatalkan proposal anggaran warisan pemerintahan sebelumnya. Rancangan itu mencakup pembekuan tunjangan sosial serta kebijakan penghematan yang dianggap berpotensi memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah dan pekerja berpenghasilan rendah. Mereka juga menuntut agar pemerintah menaikkan pajak bagi warga terkaya.

"Kemarahan sosial ini sangat kuat," ujar pimpinan CGT, Sophie Binet.

Ia menegaskan bahwa tuntutan utama serikat pekerja adalah tercapainya keadilan sosial serta distribusi pengorbanan anggaran yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Perdana Menteri Lecornu, yang baru menjabat sebulan lalu, hingga kini belum memaparkan rincian rancangan anggaran barunya dan juga belum membentuk kabinet. Ia dijadwalkan menyampaikan pidato kebijakan umum di parlemen dalam waktu dekat, serta bertemu dengan sejumlah pemimpin oposisi pada Jumat, 4 Oktober 2025, termasuk Marine Le Pen dari partai sayap kanan, serta perwakilan dari Partai Sosialis, Partai Hijau, dan Partai Komunis.

Dukungan atau ancaman mosi tidak percaya dari pihak oposisi akan menjadi faktor penentu dalam pembahasan anggaran mendatang. Media lokal melaporkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa langkah untuk meringankan biaya hidup masyarakat, termasuk pemotongan pajak penghasilan bagi pasangan berpendapatan rendah dan pengurangan pajak penggajian untuk jam lembur.

Baca Juga: Letkol Eka Wira 'King of Sparko' Fasih Berbahasa Prancis, Ajak Tentara Prancis Ngobrol

Sebelumnya, pemerintahan minoritas pimpinan Francois Bayrou jatuh pada awal September setelah kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen. Bayrou sempat mengajukan rencana penghematan besar untuk memperbaiki kondisi fiskal negara.

Defisit anggaran Prancis tahun lalu tercatat mencapai 5,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), hampir dua kali lipat batas yang ditetapkan Uni Eropa sebesar 3%. Sementara utang nasional Prancis telah membengkak hingga 3,3 triliun euro, atau sekitar 114% dari total output ekonomi.

Bayrou sempat mengusulkan pemangkasan pengeluaran hingga 44 miliar euro pada 2026, termasuk dengan menghapus dua hari libur nasional kebijakan yang menuai kritik luas.

"Memang benar, ini pertama kalinya terjadi tiga hari pemogokan dan protes dalam sebulan tanpa ada tanggapan dari pemerintah ataupun kejelasan anggaran," ungkap Sophie Binet.
Ia menambahkan, "Kenapa kami protes sekarang? Karena kami merasa sekaranglah saatnya keputusan diambil dan kami ingin didengar."

Dampak dari aksi ini pun terasa luas. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 85.000 orang mengikuti aksi di luar Paris hingga Kamis siang. Operator kereta nasional SNCF melaporkan bahwa layanan kereta cepat tetap beroperasi normal, namun beberapa jalur regional mengalami gangguan.

Di Paris, layanan metro sebagian besar tetap berjalan, meski beberapa jalur kereta komuter beroperasi dengan kapasitas terbatas. Aksi-aksi serikat pekerja ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga pemerintah memberikan kepastian mengenai arah kebijakan ekonomi dan sosialnya.