Ntvnews.id, Jakarta - Genap Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu kekurangan hunian (backlog) jadi sorotan publik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa 9,9 juta keluarga di Indonesia masih belum memiliki rumah.
"Jumlah backlog sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah, lalu 26 juta tinggal di perumahan yang tidak layak huni," ungkap AHY dalam capaian 1 tahun capaian Kemenko Infrastruktur, Selasa, 21 Oktober 2025.
AHY menegaskan bahwa persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang tersedia, tetapi juga erat kaitannya dengan kebijakan tata ruang yang semakin rumit, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
"Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang makin padat penduduk," lanjutnya.
Baca Juga: Wamenkes: Pemerintah Bangun 66 Rumah Sakit di Daerah Terpencil di 27 Provinsi
Pemerintah, lanjut AHY, menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan pembangunan perumahan dengan kebutuhan lain seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan. Banyak kawasan produktif, seperti lahan pertanian dan perkebunan, kini terancam beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri.
"Kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi daerah sering membuat kita terbentur dengan kepentingan untuk menjaga lahan agar tetap produktif sebagai kawasan pertanian, perkebunan. Kalau semua terkonversi ke area bisnis dan perumahan maka lahannya makin berkurang, padahal kita ingin ketahanan pangan, ada paradoks yang dilematis," kata AHY.