Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, tampak emosional setelah menandatangani Deklarasi tentang Penerimaan Timor-Leste ke dalam ASEAN yang disaksikan Perdana Menteri Malaysia anwar Ibrahim (kanan) pada upacara pembukaan KTT ASEAN ke-47 (Antara)
Ntvnews.id, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa persoalan mengenai Laut China Selatan harus ditangani secara internal oleh negara-negara ASEAN bersama mitra kawasan, tanpa campur tangan kekuatan luar.
Dilansir dari The Star, Selasa, 28 Oktober 2025, Anwar menyampaikan bahwa pembahasan mendalam terkait Laut China Selatan telah dilakukan, dan seluruh pihak sepakat untuk menyusun code of conduct atau pedoman perilaku di kawasan tersebut.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan dalam kerangka ASEAN dan bersama para mitra di kawasan. Begitu ada kesan bahwa penyelesaiannya dipaksakan atau didikte oleh kekuatan luar, maka situasinya menjadi lebih rumit dan tegang,” ujar PM Anwar dalam sambutannya pada KTT Asia Timur di Kuala Lumpur, Senin, 27 Oktober 2025.
Baca Juga: Tak Hanya Malaysia dan Thailand, Indonesia Berpeluang Dapat Tarif 0 Persen dari AS
Ia menekankan pentingnya agar semua pihak terlibat dalam proses negosiasi berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea sebagai acuan utama dalam menjaga stabilitas kawasan.
Selain membahas situasi di Laut China Selatan, PM Anwar juga menanggapi rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri konflik di Gaza. Ia memuji langkah tersebut sebagai inisiatif awal yang signifikan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.
“Ini adalah awal yang penting dan krusial untuk menghentikan kegilaan, genosida, dan kekejaman yang terjadi,” ucap PM Anwar.
Baca Juga: RTM Malaysia Minta Maaf Salah Sebut Nama Presiden RI saat Siaran KTT ASEAN ke-47
Sebelumnya, Presiden Trump telah memaparkan rencana perdamaian berisi 20 poin untuk menghentikan pertempuran di Gaza. Rencana itu mencakup kerangka kerja jangka panjang untuk menciptakan perdamaian, termasuk program deradikalisasi di wilayah tersebut.
Proposal tersebut juga membuka peluang pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari solusi permanen konflik berkepanjangan di kawasan itu. Namun, sejumlah pengamat politik internasional menilai inisiatif Trump ini sebagai langkah diplomatik yang lebih bersifat simbolik dan ditujukan untuk meredam meningkatnya solidaritas global terhadap penderitaan rakyat Gaza akibat agresi brutal rezim Zionis.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
