Penegakan Hukum Dinilai Sulit Dilakukan Jika Libatkan Elite

Ntvnews.id, Jakarta - Pengamat politik dan hukum yang juga aktivis '89, Standarkiaa Latief menilai penegakan hukum terhadap elite pemilik kekuasaan akan banyak tantangannya. Upaya itu juga agak mustahil dilakukan.

Termasuk penegakan hukum terhadap pimpinan lembaga penegak hukum itu sendiri. Hal ini dinyatakan Kia, saat ditanyakan soal tak kunjung diprosesnya laporan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang dugaan korupsi markdown lelang barang bukti.

"Ketika korupsi itu melibatkan elite kekuasaan atau pemangku kebijakan, cenderung disabotase dari dalam," ujar Kia, dalam "Diskusi Santai Akhir Tahun: Anomali Pemberantasan Korupsi 2025, Harapan untuk 2026" di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Desember 2025.

Menurut Kia, pemberantasan korupsi yang menyasar pimpinan aparat penegak hukum akan sangat sulit dilakukan. Salah satunya adanya jiwa korsa. Karenanya, Kia menduga hal itulah yang membuat laporan KSST belum juga diproses KPK.

"Ada ruang impunitas, karena menyangkut espirit de corps, nama baik korps," ucapnya.

"Bukan hanya di lingkup lembaga penegak hukum tertentu, tapi semua instansi negara," imbuh Kia.

Sementara, pengamat hukum yang merupakan aktivis '98, Firman Tendry, menilai semua lembaga penegak hukum, sama-sama memiliki masalah. Karenanya ia meminta tak perlu berharap kepada lembaga penegak hukum mana pun, termasuk KPK, dalam mengentaskan persoalan korupsi di republik ini.

"Semua internal lembaga penegak hukum sama aja, nggak ada bedanya," ujarnya.

Tendry mengajak masyarakat hanya bergantung terhadap Tuhan, guna memperbaiki bangsa ini. Sebab, menurutnya tak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa menyelesaikan semua permasalahan bangsa.