Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih kepada perwakilan lima ketua koperasi dalam acara di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025.
Penyerahan SK tersebut menjadi bagian penting dalam peluncuran program nasional Kopdes/Kopkel Merah Putih, sebuah inisiatif yang digagas untuk memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Prabowo Ancam Sita Penggilingan Padi Nakal: Akan Saya Serahkan ke Koperasi
Berdasarkan tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo secara simbolis memberikan SK badan hukum kepada lima tokoh koperasi dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Mereka adalah:
- Bambang Gunarsa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Klaten;
- Jamaludin Adi Wijaya, Ketua KDMP Sumbung, Cepogo, Boyolali;
- Parni, Ketua KDMP Desa Tambak, Karangdowo, Klaten;
- Sumanto, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta;
- Riska, Ketua KDMP Desa Ceper, Klaten.
Penyerahan SK ini sekaligus menjadi penanda pengakuan resmi terhadap status badan hukum koperasi-koperasi yang telah dibentuk dan beroperasi di tingkat desa maupun kelurahan.
Pemerintah mencatat bahwa hingga saat ini telah terbentuk 81.140 unit Kopdes dan Kopkel Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80.081 koperasi telah mengantongi status badan hukum. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan bisa menjadi model bagi pengembangan koperasi di daerah lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan optimisme bahwa seluruh koperasi desa dan kelurahan Merah Putih akan beroperasi penuh dalam waktu dekat.
"Gerakan ini sudah dimulai dari bawah, sudah berjalan. Saya pastikan 80.081 berdiri tegak, satu juta pengelola siap mendampingi masyarakat desa membangun kopdes," katanya.
Zulkifli juga menegaskan pentingnya kemandirian dalam ketahanan pangan nasional.
"Kita harus berdaulat, kita harus berdikari, memberdayakan petani melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Kita bangun ekosistem pertanian berbasis desa," ujarnya.
Menurutnya, jika seluruh koperasi telah berjalan optimal, maka dalam tiga hingga empat tahun ke depan diharapkan akan tumbuh sentra-sentra usaha baru di setiap desa dan kelurahan.
Peluncuran program ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pejabat negara, di antaranya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Turut hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dari unsur legislatif dan daerah, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, serta pengusaha nasional Chairul Tanjung.