Mensos: Rp2,1 Triliun Dana Bansos di Rekening Dormant Bakal Dikembalikan ke Negara

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menindaklanjuti keberadaan dana bantuan sosial (bansos) yang tersimpan di rekening tidak aktif (dormant) dengan total nilai mencapai Rp2,1 triliun. Dana tersebut, menurutnya, akan dikembalikan ke kas negara.

Dalam pernyataannya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—menjelaskan bahwa dana bantuan sosial yang tidak dicairkan dalam kurun waktu lebih dari tiga bulan lima belas hari akan secara otomatis ditarik kembali oleh negara.

"Otomatis akan ditarik lagi. Karena memang tentu penerima bansos ini sesungguhnya mereka yang membutuhkan. Jadi, kalau menerima, ya mestinya langsung diambil," kata Gus Ipul. Ia menekankan bahwa dana bantuan sosial harus digunakan sesuai dengan tujuannya.

Baca Juga: Menteri Sosial Saiffulah Yusuf Tanggapi Kebakaran Hebat di Kemayoran Dini Hari Tadi

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pihak Kementerian Sosial akan menindaklanjuti temuan ini bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus.

"Tunggu hasil besok (7/8) aja ya, kalau dengan PPATK," ucapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyinggung adanya sekitar 600 ribu penerima bansos yang diduga terlibat dalam praktik judi online. Dari jumlah tersebut, lebih dari 228 ribu penerima telah dihentikan bantuannya sejak triwulan ketiga tahun ini, sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi dan pendalaman lebih lanjut.

Terkait tindak lanjut dari permasalahan tersebut, ia menyatakan bahwa koordinasi lebih lanjut akan dilakukan bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PPATK.

Baca Juga: Mensos Minta Prabowo Kasih Pembekalan Buat Guru Sekolah Rakyat

Gus Ipul menambahkan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya ketepatan dan keakuratan data penerima bansos agar bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Sebelumnya, PPATK telah mengidentifikasi lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang tergolong dormant, dengan total saldo mencapai angka triliunan rupiah. Temuan tersebut merupakan hasil dari kebijakan penghentian sementara terhadap 122 juta rekening dormant di 105 bank, yang dilakukan sejak Mei hingga Juli 2025.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menilai bahwa keberadaan rekening-rekening dormant ini mengindikasikan bahwa para pemiliknya kemungkinan besar sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, karena dana yang disalurkan tidak dimanfaatkan dalam waktu yang lama.

PPATK berencana mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar penyaluran bansos ke rekening-rekening tersebut dihentikan. (Sumber: Antara)