Mensos Saifullah Yusuf ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan sebanyak 100 Sekolah Rakyat tahap pertama resmi beroperasi, menyasar 16 ribu siswa dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, seiring pelaksanaan bertahap yang telah dimulai sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program ini telah berjalan sesuai rencana.
“Per hari ini sudah 100 titik, nanti September juga ada tambahan 60 titik-an. Jadi secara keseluruhan ada 16 ribu siswa Sekolah Rakyat yang mulai pembelajaran di tahun 2025 sampai 2026,” kata Saifullah seusai menghadiri Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Kementerian Sosial selaku pelaksana teknis menerapkan sistem operasional secara bertahap. Sebelumnya, 63 Sekolah Rakyat telah beroperasi pada bulan Juli. Kemudian tiga titik beroperasi di Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), dan Kota Pasuruan (Jawa Barat), disusul lima titik pada 5 Agustus, serta 29 titik tambahan pada hari ini.
Baca Juga: Prabowo Alokasikan Rp757,8 T buat Pendidikan di 2026, Terbesar Sepanjang Sejarah
Saifullah menambahkan bahwa pemerintah terus mengkonsolidasikan sarana dan prasarana dengan kementerian serta lembaga lainnya agar pelaksanaan pendidikan berjalan optimal. Fasilitas yang disiapkan mencakup ruang belajar, asrama, perangkat pendidikan, hingga dukungan teknologi seperti komputer jinjing (laptop).
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1–2) dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menggunakan konsep pendidikan berasrama yang terintegrasi dengan layanan jaminan kesehatan serta upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
"Insya Allah mudah-mudahan tentu itu adalah yang harus kami laksanakan, kami terjemahkan dengan baik. selama ini presiden telah memberikan satu arahan yang cukup jelas penyelenggaran Sekolah Rakyat menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan," kata Mensos.
Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang, turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Baca Juga: Nurdin Tampubolon: Penertiban Tambang Harus Dibekali Tata Kelola Profesional dan Teknologi Mandiri
Sidang tersebut dihadiri oleh 473 anggota DPR RI dari seluruh fraksi. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka serta menutup jalannya persidangan. Sejumlah pimpinan lembaga serta menteri Kabinet Merah Putih hadir di Gedung Nusantara, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
