Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tingkat Tinggi PBB (AFP)
Ntvnews.id, New York - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan urgensi pengakuan terhadap negara Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin, 22 September 2025 waktu setempat.
"Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dari sejarah. Kepada mereka yang masih ragu untuk bertindak, kami katakan sejarah tidak akan berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang," ujar Prabowo dalam pernyataannya di forum tersebut.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengecam segala bentuk kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza. Ia menilai forum KTT ini menjadi momentum penting untuk mengambil tanggung jawab sejarah, yang tidak hanya terkait dengan masa depan Palestina, tetapi juga Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri.
Prabowo menekankan kembali bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti perlunya menghentikan penderitaan kemanusiaan di Gaza dan menegaskan penghentian perang harus menjadi prioritas bersama.
Baca Juga: Prabowo Hadiri Konferensi Tingkat Tinggi PBB Bahas Solusi Dua Negara
"Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, rasa takut, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan bagi keluarga, umat manusia," tegasnya.
Selain itu, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berperan dalam proses perdamaian, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.
"Wujudkan perdamaian segera. Kita membutuhkan perdamaian. Terima kasih banyak," pungkas Presiden.
KTT yang digelar di New York tersebut dihadiri 33 pemimpin delegasi, baik dari negara maupun organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Liga Arab. Dalam kesempatan itu, Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Umar Hadi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
