Pemerintah Kaji CNG sebagai Alternatif LPG 3 Kg untuk Kurangi Ketergantungan Impor

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai opsi pengganti LPG, termasuk untuk kebutuhan tabung gas rumah tangga ukuran 3 kilogram.

Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih sangat tinggi.

“Jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Candra Asri maupun di Lotte itu membutuhkan 2 hingga 3 juta ton per tahun untuk bahan laku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7 hingga 8 juta ton,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Rosan Roeslani: Investasi Sumbang 32 Persen Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I 2026

Ia menambahkan bahwa situasi geopolitik global turut menjadi alasan pemerintah mencari sumber energi alternatif yang lebih aman dan berasal dari dalam negeri.

“Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain,” katanya.

Bahlil menjelaskan bahwa CNG sebenarnya sudah digunakan di beberapa sektor seperti hotel, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, penerapannya untuk tabung 3 kg masih dalam tahap uji coba teknologi karena tantangan tekanan yang cukup tinggi.

“CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, sudah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10-10 kg ke atas. Nah untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insyaallah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan form, kita akan melakukan konversi,” ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (NTVnews)

Bahlil juga menyebut bahwa Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar untuk mendukung rencana tersebut, termasuk temuan baru di Kalimantan Timur.

“Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita. C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3.000 mm di Kalimantan Timur. Nah ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mencover CNG,” katanya.

Ia menegaskan bahwa skema pengembangan CNG nantinya akan berbasis business to business (B2B), sementara pemerintah berperan dalam penyediaan bahan baku dan ekosistem pendukung.

“Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2. Kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG,” ucapnya.

Baca Juga: Danantara Masuk ke GoTo, Rosan Roeslani Sebut Kepemilikan Saham Akan Ditambah Bertahap

Terkait subsidi, Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan kajian karena CNG diperkirakan lebih murah dibanding LPG, mengingat seluruh rantai produksinya berada di dalam negeri.

“CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan CNG secara luas berpotensi memberikan penghematan besar bagi negara.

“Dengan kita memakai CNG, insyaallah kalau teknologinya sudah ada, itu mampu kita melakukan efisiensi devisa kita kurang lebih sekitar Rp130 triliun sampai Rp137 triliun. Dan kalau itu lebih murah, itu akan mengurangi subsidi kita. Atau kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam kontes pembelian,” kata Bahlil.

Ketua umum Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa skema subsidi untuk CNG rumah tangga masih dalam tahap pembahasan pemerintah.

“Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih harus lah. Tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu baca. Kita kok belum buat kok, kalian sudah membuat vonis itu lho. Aku bingung,” tutur Bahlil.