Wamenkeu Thomas Djiwandono Bocorkan Musuh Terbesar dari Investasi, Beri Solusi Ini

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 6 Agu 2024, 13:56
Muslimin Trisyuliono
Penulis
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan musuh terbesar dari investasi adalah ketidakpastian.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Tommy menyebut keterbukaan informasi publik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sisi investasi.

"Musuh besar investasi adalah ketidakpastian. Keterbukaan informasi publik memberi peran dalam menekankan faktor ketidakpastian dalam hal investasi," ungkap Tommy dalam seminar Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan, Selasa (6/8/2024).

"Dengan kepastian yang lebih terjaga dapat mendorong investasi tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong daya beli meningkat," sambungnya.

Lebih lanjut, Tommy menyebut dengan keterbukaan informasi publik dapat mendorong daya beli dan pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan.

Baca juga: Kucurkan Rp71 Triliun Tahun Ini, Wamenkeu Thomas Djiwandono Minta Masyarakat Ikut Awasi Dana Desa

Baca juga: Wamenkeu Thomas Djiwandono Ungkap Program Dana Desa Berhasil Tekan Angka Kemiskinan, Simak Datanya

Selain itu, peran keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurutnya kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati bagaimana uang yang disetorkan berupa pajak dikelola.

"Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dapat meningkat. Pada akhirnya berdampak pada penerimaan yang lebih besar," jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap ke depan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat.

"Menggali kebutuhan informasi dan mendudukannya dalam perspektif pemerintah. Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pelaksanaan keterbuktanan informasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kita sebagai penyelenggara keuangan negara," tandasnya.

Halaman
x|close