Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (dua dari kanan) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (tengah) dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden Untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 di Aula El Tari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kupang, Minggu (31/5/2026). ANTARA/HO-Kemensos (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebagian besar lanjut usia (lansia) yang masuk kelompok ekonomi terbawah di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memperoleh perlindungan kesehatan melalui program pemerintah.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa dari total 379.592 lansia yang berada pada desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebanyak 91,11 persen telah terdaftar sebagai penerima manfaat jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Kepala BPS Minta Kondisi Pasar Kerja Tak Hanya Dilihat dari Angka PHK
"Dari 379.592 lansia yang masuk desil 1-4, sebanyak 91,11 persen telah memiliki jaminan kesehatan melalui PBI. (Ada) 118.711 orang lansia yang hidup sendiri, yang 59,31 persen di antaranya telah menerima PBI," kata Amalia saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 bertema “Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh” bersama Kementerian Sosial di Kupang.
Menurut Amalia, capaian tersebut tidak terlepas dari semakin baiknya integrasi data sosial yang memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan kelompok rentan secara lebih akurat. Melalui proses tersebut, kondisi sosial dan ekonomi lansia di NTT dapat teridentifikasi secara lebih rinci sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga: BPS: Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia Bergeser ke Pengalaman dan Aktivitas Jasa
BPS menilai data mengenai lansia yang berada pada kelompok desil terbawah tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam proses pemutakhiran DTSEN. Basis data yang semakin akurat diharapkan mampu mendukung berbagai program bantuan sosial dan intervensi pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Amalia menambahkan bahwa upaya perlindungan sosial yang inklusif bagi kelompok lansia memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia timur. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada akurasi data yang terus diperbarui secara berkala.
"Pemutakhiran DTSEN terus dilakukan supaya bansos tepat sasaran. Rekonsiliasi dengan Dukcapil setiap tiga bulan juga terus dilakukan," kata Amalia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
