Prabowo Minta Langkah Cepat, Pemerintah Perkuat Pengawasan Pasokan Batu Bara untuk PLN

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai perkembangan program hilirisasi industri, kondisi ketahanan energi nasional, serta stabilitas pasokan listrik dalam pertemuan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Senin, 22 Juni 2026.

Usai rapat, Bahlil menjelaskan bahwa salah satu agenda utama yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan program hilirisasi nasional, termasuk kemajuan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik yang merupakan hasil kolaborasi antara CATL dan Antam.

“Program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan pada akhir Juli,” ujar Bahlil.

Selain membahas hilirisasi, pemerintah juga meninjau kondisi ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, cadangan energi Indonesia saat ini masih berada pada level yang aman dan terkendali.

“Ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah turut menyampaikan perkembangan pasokan listrik nasional, termasuk hasil evaluasi terhadap ketersediaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Bahlil mengungkapkan bahwa kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton setiap tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara yang diberikan Kementerian ESDM kepada sejumlah perusahaan berada pada kisaran 180 juta hingga 190 juta ton. Adapun kontrak pengadaan yang telah ditandatangani PLN mencapai 134 juta ton.

Baca Juga: Soal Kompensasi Pemadaman Listrik, Bahlil Bilang Ini

Ia menilai bahwa dari sisi volume, pasokan batu bara sebenarnya tidak mengalami kendala. Namun demikian, permasalahan muncul pada kualitas batu bara yang dibutuhkan, terutama terkait ketersediaan batu bara berkalori menengah yang digunakan untuk proses blending.

Pemerintah, lanjut Bahlil, telah mengambil sejumlah langkah guna memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain itu, PLN juga diminta segera melakukan pemeliharaan infrastruktur agar gangguan layanan tidak kembali terjadi.

“Sudah kita pastikan bahwa tidak ada masalah, dan pemerintah sudah membantu PLN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Tetapi yang lebih penting, kami meminta PLN segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, pemerintah membentuk tim khusus pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.

Menurut Bahlil, pembentukan tim tersebut bertujuan mencegah terulangnya persoalan serupa sekaligus memperketat pengawasan terhadap rantai pasok batu bara yang digunakan untuk operasional pembangkit listrik nasional.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah konkret dan terukur guna mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memengaruhi pelayanan listrik kepada masyarakat.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” kata Bahlil.