Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi pertanyaan awak media, di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memantau berbagai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat terjadi di sejumlah sektor industri. Pemantauan tersebut dilakukan sekaligus untuk menyiapkan langkah mitigasi agar dampak PHK dapat dicegah atau diminimalkan.
Menurut Yassierli, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Ditjen Jamsos PHI) telah memiliki sistem pemantauan khusus yang digunakan untuk mengawasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan di berbagai perusahaan.
“Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita di Dirjen Jamsos PHI (Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), kita terus melakukan monitoring. Jadi kita punya semacam dasbor untuk kemudian melihat ini kondisinya yang mana, ini sekarang sedang, kemudian ada isunya itu sudah sampai di mana,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
Ia menjelaskan, melalui dasbor tersebut pemerintah dapat mengidentifikasi potensi PHK yang muncul serta menentukan langkah penyelesaian yang paling sesuai untuk setiap kasus.
Baca Juga: Danantara Pastikan Tak Ada PHK soal Perampingan BUMN
“Jadi ada beberapa yang kalau masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK, ada yang kemudian kita minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit, ada yang kemudian memang mediator kita harus turun, ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan,” ujarnya pula.
Sebagai contoh, Yassierli menyoroti kondisi industri keramik yang menghadapi persoalan pasokan dan harga gas industri. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha dan berdampak pada tenaga kerja.
Ia merujuk pada salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang terancam menghentikan operasionalnya dan berpotensi melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu pekerja akibat kenaikan harga gas industri. Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menyampaikan bahwa dalam kurun 7 hingga 10 hari ke depan diperkirakan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.
“Contoh kan tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya dan itu berpotensi (perusahaan melakukan PHK),” kata dia lagi.
Baca Juga: Prabowo Bentuk 3 Satgas Baru, Urus Negosiasi Tarif Trump Sampai Cegah PHK
Selain sektor keramik, Menaker turut menanggapi potensi PHK yang mengancam ribuan pekerja di dua perusahaan komponen otomotif yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Pemerintah, kata dia, siap mencarikan solusi sesuai karakteristik masing-masing persoalan.
“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar dia.
Terkait penyebab meningkatnya potensi PHK dalam beberapa waktu terakhir, Yassierli menilai faktor eksternal turut memberikan tekanan terhadap dunia usaha di Indonesia. Dinamika ekonomi global dan kondisi geopolitik internasional disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas industri dalam negeri.
“Iya, tadi kan kita sama-sama paham ada kondisi ekonomi global yang memang itu kemudian berdampak ke dalam negeri,” kata Yassierli.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
