Arsip - Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) Fithra Faisal Hastiadi menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Kwarnas Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Febuari 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menyiapkan paket stimulus senilai Rp26,34 triliun pada paruh kedua tahun ini sebagai upaya memperkuat sektor manufaktur sekaligus menekan gejala deindustrialisasi prematur yang terjadi di Indonesia.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan dari total anggaran tersebut, sekitar Rp2 triliun dialokasikan untuk mendukung sektor transportasi dan berbagai intervensi di bidang produksi.
"Ini ada stimulus Rp26,34 triliun di semester dua, yang Rp2 triliunnya itu, kalau kita lihat, fokusnya di transportasi dan intervensi produksi," kata Fithra di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Ia menjelaskan dana Rp2 triliun tersebut juga akan digunakan untuk membebaskan tarif impor sejumlah komoditas dan barang strategis, meliputi plastik, LPG, serta komponen pesawat.
Baca Juga: Bakom: Pemerintah Gelontorkan Rp6,26 Triliun untuk Program Magang dan Pelatihan Vokasi
Menurut Fithra, kebijakan itu merupakan langkah jangka pendek pemerintah untuk memperluas ruang gerak ekonomi masyarakat kelas menengah yang jumlahnya mengalami penurunan, dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Ia menilai penyusutan jumlah kelas menengah dipengaruhi oleh deindustrialisasi yang mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja formal di sektor-sektor produktif.
"Kontribusi sektor manufaktur dari GDP itu hampir 30 persen. Yang terjadi dengan kita adalah deindustrialisasi," kata Fithra.
Ia menambahkan, apabila sektor ekstraktif seperti pertambangan tidak dihitung, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 12 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan terjadinya deindustrialisasi dini.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berkomitmen mempercepat proses reindustrialisasi melalui pelaksanaan program Asta Cita poin kelima yang dibarengi dengan peningkatan investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Fithra menegaskan kesiapan tenaga kerja nasional menjadi faktor penting agar masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan masuknya investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
