Menko AHY Susun Pembagian Peran Kementerian dan Lembaga untuk Percepat Pembangunan Bali

Ntvnews.id, Denpasar – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memetakan pembagian tugas kementerian dan lembaga guna memperkuat arah pembangunan di Bali yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya di Denpasar, Senin, 20 Juli 2026, AHY menegaskan pembangunan Bali harus mengedepankan sinergi antara infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang sebagai satu kesatuan.

“Kita fokus pada isu infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang sebagai satu paket kesatuan ekosistem yang tidak terpisahkan dan harus berkelanjutan, ini adalah paradigma pembangunan Bali ke depan, saya masuk ke bagian-bagian yang secara spesifik tapi bisa ditambahkan oleh berbagai kementerian/lembaga,” ujar AHY.

AHY menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki tanggung jawab mengoordinasikan sekaligus mengawasi pelaksanaan tata kelola sampah, termasuk pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bali. Kementerian tersebut juga berperan menjaga lahan produksi pangan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) demi memperkuat ketahanan pangan.

Baca juga: Menko AHY: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Kembali Menjadi Manfaat bagi Rakyat

Untuk Kementerian PPN/Bappenas yang dipimpin Menteri Rachmat Pambudy, AHY meminta agar pembangunan Bali diselaraskan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus memperkuat dukungan pembiayaan.

“Tanpa pendanaan yang memadai kita sulit untuk melakukan pengembangan dan pembangunan di kawasan, terutama di sektor infrastrukturnya,” kata Menko AHY.

Kepada Kementerian Pariwisata yang dihadiri Menteri Widiyanti Putri Wardhana, AHY meminta penyusunan masterplan penyebaran wisatawan agar kunjungan tidak hanya terpusat di Bali Selatan. Pengembangan destinasi juga diminta terintegrasi dengan konektivitas, layanan dasar, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif yang dihadiri Menteri Teuku Rifky didorong memperluas program sertifikasi dan pembinaan bagi pelaku ekonomi kreatif, sekaligus mempercepat pengembangan sektor tersebut di wilayah Bali Utara, Barat, dan Timur.

Baca Juga: Menko AHY Sebut Penggunaan Kendaraan Listrik Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang diwakili Wakil Menteri Ossy Dermawan, AHY meminta agar memastikan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mendukung legalitas proyek infrastruktur strategis. Selain itu, kementerian juga diminta menangani isu persampahan, melindungi kawasan pangan dan subak, serta menindak pelanggaran tata ruang komersial yang memasuki sempadan pantai maupun sungai.

Di sektor pekerjaan umum, AHY meminta dukungan terhadap pembangunan breakwater berdasarkan hasil kajian teknis serta pengembangan layanan taksi laut.

“Nah water taxi ini tentunya diharapkan bisa menjadi salah satu solusi yang juga efektif, nanti Kemenko Infrastruktur akan menindaklanjuti bersama Kementerian PU dan Perhubungan, termasuk kami harapkan Kementerian PU juga memastikan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle/TPS3R dan tempat pengolahan sampah terpadu/TPST regional,” ujar AHY.

Kementerian Perhubungan juga diminta mendampingi penyusunan studi kelayakan jaringan taksi laut di pesisir selatan Bali. Selain itu, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) diharapkan ikut menyusun kajian teknis maupun operasional untuk mendukung proyek tersebut.

Baca Juga: Menko AHY Hadiri Kampanye Nasional Grab, Dorong Percepatan Tranformasi Transportasi Ramah Lingkungan

Di tingkat daerah, AHY meminta Pemerintah Provinsi Bali memasukkan pendidikan pengelolaan sampah sejak dini ke dalam materi pendidikan lingkungan hidup dan muatan lokal di sekolah.

“Saya rasa ini tugas kita semua, banyak yang mengatakan memang lebih cepat untuk meningkatkan kapasitas intelektual dibandingkan untuk membangun karakter dan budaya yang bersih bagi sebuah bangsa, kita belajar dari negara-negara yang maju, kota-kota yang modern, yang bersih, yang tertib,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat penegakan regulasi pengelolaan sampah, membentuk unit koordinasi bersama kementerian dan lembaga, menyelaraskan RTRW kabupaten/kota dengan kebijakan nasional, menyiapkan lahan, perizinan, serta dukungan operasional bagi proyek prioritas, sekaligus memperketat pengendalian alih fungsi lahan.

(Sumber: Antara)